Jakarta (Antarariau.com) - Anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH Maman Imanulhaq menyesalkan kisruh rapat paripurna DPR dengan agenda penetapan nama-nama anggota fraksi pada Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di Jakarta, Selasa.
Kekisruhan itu tidak perlu terjadi seandainya pimpinan sidang bertindak bijak dengan mempertimbangkan realitas adanya konflik internal di dalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kata Maman di Jakarta.
"Kita harus menghormati dinamika di PPP, tapi seharusnya pimpinan sidang tidak membiarkan adanya ruang untuk saling membuka aib dan aurat politik di sini (paripurna)," katanya.
Maman mengaku melakukan interupsi berkali-kali namun tidak digubris karena pengeras suara di ruang sidang tidak menyala.
Kiai muda ini menegaskan bahwa proses pembahasan AKD harus mengacu kepada konstitusi, mengedepankan musyawarah mufakat, dan saling menghargai.
"Bernegara itu berkonstitusi. Maka kita harus menghormati semua bentuk produk konstitusi, termasuk keputusan Menkumham soal pengurus DPP PPP yang mengesahkan kepengurusan hasil Muktamar Surabaya yang mengangkat Romi dan kawan-kawan," katanya.
Terkait adanya kritik atas PKB dan parpol anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang dianggap menghambat kerja DPR karena tidak segera menyampaikan nama-nama anggota AKD, Maman menegaskan bahwa anggota DPR dari PKB dan KIH bekerja atas amanah konstitusi dan menunggu hasil konsultasi para pimpinan fraksi yang benar-benar memenuhi harapan konstituen dan masyarakat.
"Kita bekerja untuk rakyat. Dan rakyat ingin sebuah proses yang mengedepankan musyawarah mufakat," katanya.
Rapat paripurna DPR berakhir ricuh setelah Wakil Ketua DPR Agus Hermanto yang memimpin sidang membacakan putusan nama-nama anggota komisi dan AKD tanpa persetujuan dari seluruh anggota Fraksi PPP.
Mendengarkan keputusan Agus Hermanto, anggota DPR dari PPP serentak berdiri dan memprotes keputusan itu. Namun, protes itu tidak digubris, bahkan Agus Hermanto langsung mengetuk palu dan membubarkan rapat.
Sikap Agus ini memicu kemarahan beberapa anggota PPP dan membalikkan meja yang ada di hadapan sejumlah anggota DPR dari PPP.(*)
Berita Lainnya
Legislator Sesalkan Hanya Ada 70 BUMDes dari 230 Desa/Kelurahan Inhil
21 January 2018 18:30 WIB
Legislator Riau Sesalkan Murahnya PSDH Perusahaan Kehutanan
29 June 2015 23:08 WIB
Legislator Riau Sesalkan Larangan Polwan Berjilbab
24 January 2015 13:54 WIB
Legislator Pekanbaru Sesalkan Gedung 16 Lantai Ilegal
06 January 2015 20:01 WIB
Legislator Sesalkan Tidak Dilibatkan Tangani Karhutla
25 November 2014 11:31 WIB
Legislator Sesalkan Buruknya Pelayanan RSUD Arifin Achmad
23 October 2014 18:49 WIB
Legislator Pekanbaru Sesalkan Pedagang Jual Takjil Berbahaya
07 July 2014 14:18 WIB
Legislator Pekanbaru Sesalkan Pembongkaran Rumah Kontrakan Lamban
28 May 2014 17:20 WIB