Pekanbaru, (Antarariau.com) - Legislator di Riau menyesalkan sikap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya karena tidak melibatkan unsur legislatif dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
"Kita sangat sayangkan mengapa pemerintah tidak melibatkan legislatif. Ini malah LSM terutama asing yang diajak. Ini ada apa?. Seharusnya masalah kebakaran jadi pembahasan semua unsur," ujar Ketua Komisi B DPRD Riau Marwan Yohanes di Pekanbaru, Selasa.
Dia mengatakan kebakaran hutan dan lahan di kabupanten/kota Provinsi Riau yang selalu terjadi setiap tahun dalam 17 tahun terakhir, seperti pemerintah pusat atau di daerah belum menemukan jalan keluar agar kebakaran tidak terulang kembali.
Seharusnya masalah karhutla menjadi persoalan di dalam negeri, tanpa melibatkan LSM seperti pada saat terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Riau, dimana LSM lingkungan justeru hampir tidak berperan atau belum ditemukan LSM mau membantu melakukan pemadaman.
"Jangan malah pihak asing melalui LSM, ikut-ikutan untuk menjadi "pahlawan kesiangan" dalam hal ini. Padahal belum jelas apa sesungguhnya kepentingan mereka (LSM) dibalik sikap yang seolah-olah peduli terhadap lingkungan," katanya.
Pihaknya mengaku khawatir dengan keberadaan LSM terutama yang menyatakan murni kepentingan lingkungan, sehingga mereka berperan membantu pemerintah dalam mecari solusi agar kebakaran tidak terulang lagi karena kepentingan LSM tersebut bisa saja memata-matai kepentingan Indonesia.
"Kita legislatif tidak dilibatkan, padahal kita punya rekomendasi yang mungkin antara pemerintah dan dewan tidak sejalan dalam penanganan kebakaran hutan. Ini terjadi karena tidak adanya koordinasi. Yang tahu masalah kebakaran itu, ya kita sendiri. Bukan mereka (LSM)" tukas pimpinan komisi membidangi masalah kehutanan.
Legislator di DPR pekan lalu menilai pemerintah perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan agar lebih efektif.
"Karhutla (kebakaran hutan dan lahan) merupakan tanggung jawab semua pihak. Karena itu sikap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terkesan mengistimewakan LSM harus diakhiri karena berpotensi menimbulkan masalah baru dan pergesekan di kemudian hari," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron.
Dirinya mengatakan upaya pemerintah untuk menuntaskan persoalan kebakaran hutan dan lahan dengan melakukan "blusukan" ke Riau perlu diapresiasi. Namun demikian, hal itu harus diikuti sikap yang benar dengan tidak mengkotak-kotakkan kepentingan kelompok tertentu.
Sebelumnya Menteri LHK Siti Nurbaya melakukan kunjugan kerja ke Provinsi Riau untuk melihat langsung masalah kebakaran hutan dan lahan. Dalam misi ini, Siti mengajak LSM terutama asing seperti Greenpeace untuk bekerja sama.
Sedangkan LSM lokal seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalhari) turut dilibatkan.
Legislator Sesalkan Tidak Dilibatkan Tangani Karhutla
