Pekanbaru (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memperketat pengawasan terhadap seluruh perusahaan pemegang konsesi di Riau, baik pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) maupun hak guna usaha (HGU), menyusul temuan hotspot berulang di sejumlah lahan korporasi.
“Kami akan terus melakukan pengawasan di dunia usaha yang memiliki konsesi, karena kepada mereka telah diinstruksikan melakukan penanganan dan pengendalian,” jelas Hanif usai pelepasan relawan untuk atasi Karhutla, Kamis.
Ia menegaskan akan menjatuhkan sanksi kepada perusahaan pemegang kawasan yang tidak memiliki sarana dan prasarana penanggulangan karhutla.
"Semua pemegang kawasan di Riau wajib memilikinya,” ujarnya.
Kementerian Lingkungan Hidup mencatat, terdapat 35 perusahaan pemegang HGU dan 34 perizinan usaha bidang kehutanan yang teridentifikasi mengalami hotspot berulang bahkan muncul titik api (fire spot).
“Kami akan cek apakah api muncul karena kesengajaan atau tidak. Jika tidak disengaja, akan kami lihat apakah perusahaan melakukan upaya pemadaman. Luasan yang terbakar juga menjadi indikator penilaian,” jelas Hanif.
Ia juga mengingatkan seluruh perusahaan pengolahan kelapa sawit untuk menghentikan praktik pembakaran tandan buah kosong (tangkos), yang turut memperburuk kualitas udara di wilayah tersebut.
“Jika kami masih menemukan praktik pembakaran tangkos di pabrik kelapa sawit mana pun di Riau, kami tidak akan ragu mengambil tindakan tegas,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid mengungkapkan sempat ada tawaran bantuan dari luar negeri dalam upaya penanggulangan karhutla. Namun ia memutuskan menolak tawaran tersebut.
“Saya ucapkan terima kasih atas niat baik dari negara tetangga. Tapi saya yakin pemerintah Indonesia masih mampu menangani permasalahan ini,” tambahnya.
Hingga saat ini, penanganan karhutla masih terus dilakukan melalui operasi darat dan udara, termasuk dukungan teknologi modifikasi cuaca.
