PBB (ANTARA) - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap perintah evakuasi terbaru Israel di wilayah utara Jalur Gaza, yang memaksa ribuan warga sipil mengungsi ke zona sempit tanpa fasilitas dasar. Guterres juga mengecam keras jatuhnya korban jiwa dalam serangan udara Israel, termasuk perempuan dan anak-anak.
"Penduduk sipil harus dilindungi," tegas Kepala Juru Bicara PBB Stephane Dujarric pada Senin (30/6), seperti dikutip Xinhua. Ia menambahkan, Guterres mendesak gencatan senjata permanen dan pembebasan sandera secara segera dan tanpa syarat.
Serangan udara Israel yang menghantam sebuah kafe di tepi pantai Gaza City pada Senin menewaskan sedikitnya 21 orang dan melukai puluhan lainnya. Rumah Sakit Al-Shifa melaporkan mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.
Baca juga: AS Desak Menteri Israel Hentikan Perang Gaza
Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) menyebut situasi semakin memburuk. Wilayah-wilayah padat seperti Al Mawasi kini menampung sekitar 150.000 pengungsi baru tanpa tempat tinggal layak, air bersih, layanan kesehatan, dan sanitasi.
"Orang-orang dipaksa ke area yang sudah penuh sesak," kata OCHA, seraya mengungkap bahwa puluhan orang tewas saat antre bantuan makanan. Serangan Israel juga dilaporkan menyasar rumah penduduk dan sekolah yang menampung pengungsi.
Lebih dari 90.000 perempuan dan anak-anak kini membutuhkan perawatan darurat akibat malnutrisi, menurut Program Pangan Dunia (WFP). Sementara itu, lebih dari 130.000 metrik ton makanan masih tertahan karena Israel terus menolak akses bantuan kemanusiaan.
Baca juga: Qatar Jadi Jembatan Perdamaian, Dorong Kesepakatan Nuklir Iran
OCHA memperingatkan bahwa larangan masuknya bahan bakar akan segera menghentikan layanan kritis seperti rumah sakit, air bersih, komunikasi, dan dapur umum. Barang-barang penampungan penting juga telah ditolak selama 17 minggu terakhir.
Lembaga itu turut menyoroti ancaman lain: krisis pendidikan dan peningkatan kekerasan berbasis gender. Lebih dari 5.000 siswa kehilangan ruang belajar akibat perintah evakuasi, dan akses perempuan ke layanan dasar semakin terbatas.
“Tanpa akses kemanusiaan yang aman dan berkelanjutan, kehidupan ribuan warga Gaza berada di ujung tanduk,” tegas OCHA.
