Pekanbaru (ANTARA) - Komisi V DPRD Riau menggelar rapat dengar pendapat bersama Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Riau membahas sejumlah permasalahan akibat efisiensi anggaran yang terjadi.
Sekretaris Komisi V DPRD Riau Robin P Hutagalung di Pekanbaru, Senin mengatakan, salah satu permasalahan yang dibahas dalam pertemuan itu terkait bonus atlet pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXItahun 2024 dan juga bonus pelatih yang hingga saat ini belum dibayarkan.
"Tadi membahas tentang efiensi anggaran yang berdampak pada sejumlah kegiatan di antaranya belum dibayarkan bonus atlet dan pelatih hingga saat ini. Tadi kita baru menampung masukan. Karena memang kondisinya sedang sulit makanya kita minta diperlukan pemahaman dari pelatih dan cabor (cabang olahraga)," ujar Robin P Hutagalung.
Dia mengatakan KONI juga mengeluhkan rasionalisasi anggaran yang terjadi pada tahun 2025. Awalnya anggaran KONI sebesar Rp25 miliar dipangkas menjadi Rp10,8 miliar dampak efisiensi.
Menurut KONI kondisi ini sangat berat bahkan atlet dari setiap cabor terancam tidak bisa mengikuti kejuaraan nasional (kejurnas) imbas dari rasionalisasi tersebut.
"Dampak dari rasionalisasi anggaran dari Rp25 miliar menjadi Rp10,8 miliar. Mereka tidak bisa memberangkatkan atlet pada iven kejurnas yang setiap tahun pasti ada kejurnas. Dananya tidak cukup," kata Robin.
Robin mengatakan dapat memahami beban yang dipikul oleh atlet dan pelatih dengan kondisi keuangan daerah yang sulit dan juga keinginan besar untuk mengharumkan nama daerah pada setiap ajang bergengsi yang digelar.
"Kadispora tadi mengatakan akan duduk bersama cabor dan meminta mereka untuk dapat memahami kondisi yang sulit ini. Kita juga dapat merasakan beban atlet. Support dana sangat berarti bagi mereka, bonus yang dijanjikan juga dari hasil kerja keras mereka, mungkin nanti bisa dikaji ulang oleh Dispora," ucap Robin.
Semua pihak, ucap dia, harus memahami bahwa dampak efisiensi terjadi pada selurug sektor hanya saja instansi terkait diminta untuk bisa menginisiasi program skala prioritas di setiap instansi mereka.
