Pekanbaru (ANTARA) - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) sambut baik inisiasi Pemerintah Provinsi Riau membentuk satuan tugas (satgas) untuk percepatan produksi dan lifting di wilayah setempat.
Hal ini terungkap saat Kepala Perwakilan SKK Migas, CW Wicaksono, bersama pimpinan perusahaan KKKS Wilayah Riau saat melakukan silaturahmi dan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Riau.
Rombongan diterima langsung oleh Gubernur Riau terpilih, Abdul Wahid, serta Wakil Gubernur SF Hariyanto.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Gubernur Riau ini turut dihadiri oleh GM/VP KKKS dari PHR WK Rokan, EMP Group, PT Bumi Siak Pusako, Texcal Mahato, Pertamina EP Field Lirik, SPR Langgak, dan PT APG West Kampar Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Riau mendengar langsung pembaruan mengenai kegiatan pengeboran, capaian produksi, serta lifting. Selain itu, berbagai permasalahan yang dialami perusahaan yang berpotensi memperlambat proses pengeboran juga turut dibahas, mulai dari kendala lahan hingga akses jalan yang tidak memadai. Ia menekankan bahwa hambatan ini harus segera diatasi agar operasional migas dapat berjalan lebih lancar.
"Kita harus mencari solusi bersama karena Dana Bagi Hasil (DBH) Migas ini penting bagi Provinsi Riau. Jika operasional terhambat, tentu akan berdampak pada pendapatan daerah," ujar Gubernur di Pekanbaru, Sabtu.
Sebagai tindak lanjut, disepakati pembentukan satuan tugas (satgas) yang akan bekerja untuk menyelesaikan berbagai kendala tersebut dengan cepat dan efektif. Satgas ini akan berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, guna memastikan percepatan operasi migas di Riau.
Kepala SKK Migas Sumbagut, CW Wicaksono, mengapresiasi hasil pertemuan ini dan menegaskan bahwa keputusan yang diambil harus segera dieksekusi
"Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan langsung Gubernur dalam membentuk satgas di daerah. Hal ini sejalan dengan Satgas Nasional yang dikomandoi oleh Menteri ESDM RI, yang secara ketat menaruh perhatian terhadap produksi migas nasional," ujar Wicaksono.
"Dengan adanya satgas ini, diharapkan kendala di lapangan dapat diatasi lebih cepat melalui aksi langsung dan kebijakan strategis yang dibutuhkan. Sehingga, industri migas di Riau dapat terus berkontribusi bagi perekonomian daerah dan nasional. Semoga langkah-langkah yang telah disepakati dalam pertemuan ini bisa segera direalisasikan untuk mendukung kelancaran operasi migas di Riau," tambahnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan harapannya agar semua pihak dapat bersinergi dalam menyelesaikan persoalan ini. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah, perusahaan migas, dan para pemangku kepentingan demi kepentingan bersama.
"Harapan kami ke depan, kita saling bersinergi dalam pekerjaan ini. Kami akan membantu menyelesaikan berbagai kendala yang ada selama ini," jelasnya.
Berdasarkan data SKK Migas, Provinsi Riau saat ini kembali menjadi backbone produksi migas nasional dengan capaian produksi minyak sekitar 30% dari total nasional. Aktivitas pengeboran di Riau juga tergolong masif, dengan 606 sumur pengeboran yang telah mencapai sekitar 60% dari target nasional.
