Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar mengusulkan agar Indonesia membeli hotel di Mekkah sebagai salah satu langkah untuk mengoptimalkan pelayanan pada jamaah haji dari tanah air.
"Kalau ada duit, harus beli hotel di Mekkah dan Madinah. Beli hotel dan menjadi aset dari pelaksanaan haji tiap tahun. Beli hotel atau bikin condominium, atau bikin apartemen, atau apa saja, yang memungkinkan aset itu menjadi lebih produktif," kata Muhaimin saat memberikan pidato kunci dalam Diskusi Publik yang digelar DPP PKB mengenai revisi UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Jakarta, Rabu, (19/2).
Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PM) itu, pembelian hotel tersebut dapat dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
"BPKH itu juga subjek yang sangat penting. Karena itu, juga harus direvolusi, bagaimana duit sebesar itu, terkelola menjadi kekuatan yang mem-back-up penuh pelaksanaan haji," ujarnya.
Sebelumnya wacana terkait pembangunan hotel di Mekkah oleh BPKH pernah muncul pada tahun 2021, PT PP (Persero) Tbk, BUMN konstruksi dan investasi, dan BPKH dikabarkan akan membangun kepemilikan akomodasi serta hotel di Arab Saudi untuk jamaah haji dan umrah melalui Proyek Rumah Indonesia di Mekkah.
Namun hingga saat ini, hal tersebut belum direalisasikan. Pada tahun 2022, sempat dikabarkan bahwa pembangunan proyek itu belum bisa diwujudkan karena terbentur dengan kebijakan dan aturan Pemerintah Arab Saudi terkait kepemilikan asing di Mekkah.
Lalu pada tahun 2024, Presiden RI Prabowo Subianto telah menyampaikan keinginannya membuat perkampungan khusus untuk menampung jamaah haji asal Indonesia di Arab Saudi, agar lebih efisien untuk penyelenggaraan haji di masa mendatang.
Usai menghadiri rapat terbatas dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan bahwa wacana soal perkampungan jamaah haji Indonesia itu kembali dibahas.
"Presiden juga tetap mewacanakan untuk membuat perkampungan (jamaah) Indonesia yang bukan hanya dipakai nanti untuk jamaah haji, tetapi juga untuk dipakai di jamaah-jamaah umrah yang lain. Dan itu sangat efisien, sangat menghemat lah," kata Menag Nasaruddin saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/12/2024).
Menag menjelaskan bahwa perkampungan Indonesia di Arab Saudi tersebut baru akan dibahas kembali setelah musim haji tahun 2025.
Namun demikian, Presiden menekankan bahwa perkampungan jamaah haji dan umrah ini akan sangat efisien dan hemat untuk kepentingan Indonesia.
