Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau kepada daerah yang inflasinya masih terbilang tinggi agar daerah tersebut segera melakukan langkah pengendalian.
Imbauan itu disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin.
Dia pun membeberkan sejumlah provinsi yang inflasinya tinggi, di antaranya Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat, Bali, Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Banten, dan Papua Barat Daya.
"Meskipun sekali lagi yang di atas target 3,5 persen hanya satu, yaitu Papua Pegunungan, ini harus di-atensi," kata Tito dalam keterangannya.
Kemudian, di tingkat kabupaten, yakni Jayawijaya, Mimika, Sorong Selatan, Labuhanbatu, Meulaboh, Tanah Laut, Banggai, Berau, Sikka, dan Indragiri Hilir.
Sementara itu, kota dengan inflasi tertinggi antara lain Gunungsitoli, Sibolga, Pematangsiantar, Lhokseumawe, Denpasar, Sukabumi, Padangsidimpuan, Dumai, Serang, dan Bima.
Meskipun tidak semua kabupaten/kota tersebut inflasinya di atas target nasional, sikap waspada tetap perlu dilakukan.
Pemerintah daerah (pemda) perlu mencari penyebab tingginya inflasi di wilayahnya masing-masing. Misalnya, apakah disebabkan suplai komoditas yang kurang atau distribusinya yang terganggu.
Dirinya juga mengingatkan pemda agar melakukan gerakan menanam untuk menambah sentra produksi komoditas.
Hal ini mengingat adanya beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga, seperti cabai merah dan cabai rawit.
"Ini (gerakan menanam) kalau dilaksanakan sebetulnya kalau kepala daerahnya peduli mengerjakan ini, Kepala Dinas Pertanian sebetulnya bisa diatasi karena cabai ini mudah untuk ditanam, cepat juga untuk dipanen," ujarnya.
Upaya serupa juga perlu dilakukan terhadap komoditas bawang merah yang masih bergantung pada sentra produksi di daerah tertentu seperti Kabupaten Brebes.
"Sepertinya ada kemampuan daerah lain untuk memproduksi, ini (bawang merah) penyumbang inflasi," pungkas Tito.
Baca juga: Mendagri Tito Karnavian harap kepala daerah baru buat kebijakan yang pro rakyat
Baca juga: Mendagri Tito Karnavian minta Bawaslu tindak tegas ASN yang tidak netral di Pilkada
