Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPD RI Agustin Teras Narang mengingatkan pemerintah untuk mengembalikanhasil perkebunan kelapa sawit kepada masyarakat di daerah penghasildemimeningkatkan kesejahteraan mereka.
"Termasuk pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di daerah. Jangan sampai perkebunan sawit luas, tapi jalan perhubungan rusak parah, kesehatan dan pendidikan tidak berkembang baik," katanya melalui pesan singkat diterima di Palangka Raya medio pekan ini.
Teras menekankan bahwa tujuan investasi pada seluruh sektor di daerah mesti dikawal agarberdampak dan bermanfaat, termasuk untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat.
Lebih lanjut, Teras menjabarkansektor perkebunan kelapa sawit terbesar menggunakan lahan di Kalimantan Tengah, yakni 2,3 juta hektare berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi pada 2023.
Menurutnya, dari luasnya lahan tersebut dapat diasumsikan pemerintah provinsi pada 2025 mendapat dana bagi hasil sebesar Rp23,8 miliar.
"Jika diakumulasikan diterima 14 kabupaten/kota se-Kalteng, berkisar Rp117,89 miliar. Terbesar diterima oleh Kabupaten Kotawaringin Timur, yakni Rp16,6 miliardan terendah Barito Selatan Rp2,56 miliar," ucapnya.
Angka itu, lanjut Senator RI asal Kalteng ini, masih jauh dari capaian sektor pertambangan yang mencapai Rp1,79 triliun hanya untuk provinsi saja. Sebuah data yang mesti dianalisa untuk optimalisasi penerimaan daerah dan kesejahteraan rakyat.
Untuk itu, adanya perbedaan cukup signifikan pada data ini harus menjadi perhatian sungguh-sungguh dari pemerintah daerah se-Kalteng. Dengan begitu, penerimaan dari perkebunan sawit yang ada di seluruh kabupaten dan kota dapat dioptimalkan.
"Seperti kita ketahui bersama, perkebunan sawit merupakan pengguna lahan terbesar di provinsi terluas di Indonesia ini," kata Teras Narang.
Mantan Gubernur Kalteng periode 2005-2010 dan 2010-2015 itu berharappotensi perkebunan sawit dioptimalkan oleh daerah untuk kepentingan daerah dan rakyat, termasuk mendorong investasi pada sektor hilir.
Dia mengatakan hilirisasi produk dari 2,3 juta hektare lahan sawit di Kalteng dengan industri pengolahan Coconut Palm Oil atau CPO dan turunannya, akan meningkatkan perekonomian daerah dan menciptakan lapangan kerja baru.
"Sementara dari sisi pemerintah pusat untuk mengatur kembali perimbangan penerimaan daerah penghasil sumber daya alam, termasuk sawit, yang selama ini lebih banyak diterima pusat," ujar dia.
