Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya melakukan inspeksi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk memastikan perekaman data kartu tanda penduduk (KTP) elektronik pemilih pemula dan penyandang disabilitas.
Bima Arya mengingatkan pentingnya perekaman data para pemilih pemula dan pemilih marginal menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
"Perekaman harus dilakukan semaksimal mungkin dalam waktu kurang dari satu bulan menuju Pilkada Serentak 27 November," kata Bima Arya di Kulonprogo, Rabu.
Ia berharap perekaman dapat dilakukan semaksimal mungkin karena waktu pelaksanaan pilkada sudah mepet kurang dari satu bulan. Hingga saat ini masih ada sekitar 1,5 juta pemilih pemula yang harus digencarkan perekaman datanya.
"Untuk itu, saya sarankan sekolah, panti asuhan, pesantren, ini harus dijemput bola ke sana. Kita tekankan ke disdukcapil pentingnya pendataan perekaman pemilih pemula, pemilih rentan dan kalangan disabilitas," kata Wamendagri.
Selain pemilih pemula, Bima menyebut kelompok rentan dan penyandang disabilitas juga harus mendapatkan perhatian.
"Tadi malam saya berdialog dengan teman-teman disabilitas LSM SIGAB Yogyakarta yang agak mengeluhkan tidak semua teman difabel bisa tercatat. Jadi, ketika dilakukan sensus, mereka yang disabilitas atau difabel ini tercatat sebagai warga yang bukan disabilitas, sedangkan mereka perlu difasilitasi ketika nyoblos. Kalau ketahuan disabilitas maka TPS-nya bisa khusus ada fasilitas lain-lain. Ini saya kira PR karena kan jumlah kaum difabel ini kan agak banyak. Nah ini perlu koordinasi antara dukcapil dan teman-teman di wilayah kelurahan kecamatan untuk mengidentifikasi penyandang disabilitas, kalangan rentan ini," katanya.
Bima juga mengingatkan perlunya pendidikan politik kepada kelompok rentan dan disabilitas agar tidak dimobilisasi saat pilkada.
"Disabilitas ini enggak boleh dimobilisasi, harus didampingi dan dilakukan edukasi dan biasanya kan menjadi target mobilisasi secara politik. Ya jadi harus didampingi, mengapa mereka harus menggunakan hak pilihnya, caranya bagaimana dan lain-lain," katanya.
Baca juga: Mendagri Tito Karnavian minta Dukcapil percepat Identitas Kependudukan Digital
Baca juga: Mulai berlaku KTP digital, Dukcapil Meranti buka layanan jemput bola
