Pekanbaru (ANTARA) - Proyek payung elektrik Masjid Annur kembali menjadi sorotan saat debat publik Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Riau beberapa waktu lalu.
Anggota Komisi IV DPRD Riau Manahara Napitupulu di Pekanbaru, Jumat, menanggapi persoalan payung elektrik yang kembali mencuat pasca debat kandidat. Menurutnya, sesuai dengan penjelasan Gubernur Syamsuar dan Sekda SF Hariyantoyang menjadi pemimpin pada saat pembangunan proyek tersebut, maka pihak DPRD Riau menunggu proses hukum selesai.
"Kita sudah mendengar dari sumbernya dari top leadernya pada masa itu. Pas debat kandidat kemarin kita dengar dari Pak Syamsuar sebagai Gubernur dan juga SF Hariyanto sebagai Sekda pada masa itu," kata politisi Demokrat itu.
Menurut keterangan SF Hariyanto pada debat kandidat, kesalahan awal pembangunan payung elektrik terdapat pada kurang akuratnya perencanaan. Sementara, menurut keterangan Syamsuar, saat ini persoalan sudah masuk pada ranah hukum dan ia tidak ingin mengomentari lebih lanjut.
"Kan sama-sama kita dengar, menurut Sekda kurangannya akurasi perencanaan karena luas hamparan kayu itu melebihi kapasitas hidroliknya. Sedangkan Pak Syamsuar tidak mau berkomentar karena sudah masuk proses hukum," kata dia.
"Kami sebagai mitra OPD mengatakan karena ini sudah sampai pada level puncak gubernur dan sekda berarti itu yang jadi kesimpulan sementara saat ini," sambungnya.
Pihak DPRD Riau menunggu proses hukum selesai. Jika sudah rampung, dia meminta agar pembangunan payung elektrik dapat difungsikan agar pembangunan proyek dengan anggaran fantastis tersebut tidak sia-sia.
"Ketika masuk ke ranah hukum menjadi barang bukti. Tentu tidak bisa diganggu atau dilakukan aktivitas. Saat sudah lepas dari ranah hukum. Kita akan dorong agar jangan terjadi kesia-siaan dari program kegiatan itu supaya fungsional," kata dia
"Kalau dari komisi bagaimana supaya fungsional. Sesuai dengan rencana pembangunan itu. Fungsional dalam arti bisa dimanfaatkan," sambung dia.
Berita Lainnya
Selebgram Hana Hanifah dimintai keterangan atas dugaan SPPD fiktif DPRD Riau
05 December 2024 17:24 WIB
BRK Syariah dan DPRD Bengkalis komitmen tingkatkan pendapatan masyarakat
02 December 2024 10:44 WIB
Supaya tak jadi sarang hantu, DPRD Riau minta pemda urus aset terbengkalai
07 November 2024 17:15 WIB
Mantan Sekwan Riau dituntut 8 tahun penjara atas dugaan SPPD fiktif
07 November 2024 16:49 WIB
Anggota DPRD Riau diingatkan tak kampanye pilkada saat reses
07 November 2024 15:09 WIB
Komisi III DPRD Riau evaluasi kegiatan dan target BRK Syariah
04 November 2024 19:45 WIB
DPRD Riau gesa penyusunan RAPBD 2025
31 October 2024 18:56 WIB
GALERI FOTO - DPRD Riau menerima kunker Korem 031/Wirabima
30 October 2024 14:29 WIB