BPBD Riau luncurkan desa tangguh bencana atasi karhutla

id Kebakaran hutan lahan, desa tangguh bencana ,BPBD Riau Luncurkan

BPBD Riau luncurkan desa tangguh bencana atasi karhutla

Penanganan karhutla di Riau. (ANTARA/FB Anggoro)

Pekanbaru (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau meluncurkan inisiatif program "desa tangguh bencana" dengan melibatkan masyarakat desa secara aktif menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kerap melanda wilayah tersebut.

“Kami memberikan pemahaman dan keterampilan kepada mereka. Selain itu, warga desa juga berperan dalam sosialisasi tentang pencegahan karhutla dan ikut serta dalam patroli,” kata Kepala BPBD Riau, M. Edy Afrizal, Rabu.

Ia mengungkapkan bahwa masyarakat desa diberikan pelatihan dan pengetahuan terkait penanggulangan bencana. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan respons cepat terhadap kebakaran hutan.

Dalam melaksanakan tugasnya, masyarakat desa memanfaatkan aplikasi "Sipakar", yang memungkinkan mereka melaporkan kejadian dengan cepat melalui foto dan informasi lokasi. Jika kebakaran masih kecil, masyarakat desa dapat langsung melakukan pemadaman. Akan tetapi untuk kebakaran yang lebih besar, BPBD akan mengerahkan petugas darat dan udara.

“Jika apinya kecil, mereka yang langsung memadamkan. Namun, jika kebakarannya besar, kami akan menerjunkan petugas dan helikopter untuk water bombing,” tambahnya.

Dikatakannya, meskipun sebagian wilayah Riau sudah memasuki musim hujan, beberapa daerah masih mengalami kekeringansehingga potensi karhutla tetap tinggi. Saat ini, kebakaran masih terjadi di wilayah selatan Riau, termasuk Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Pelalawan.

“Beberapa titik api masih terpantau, seperti di Pelalawan, Kuala Cenaku, dan Keritang,” ungkap Edy.

BPBD Riau bersama petugas sedang melakukan pemadaman dengan bantuan helikopter dan terus memantau perkembangan situasi.

Selain itu, pemantauan kebakaran juga dilakukan melalui berbagai aplikasi seperti Dashboard Lancang Kuning dari Kepolisian Daerah Riau, sistem Sipakar dari Pemerintah Provinsi Riau, Sipongi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta data dari Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika.

“Kami mengintegrasikan semua data dari aplikasi ini untuk mendapatkan informasi yang akurat dan koordinasi yang lebih baik di lapangan,” tutur Edy.