Pekanbaru, (Antarariau.com) - Legislator di Riau menilai lembaga nonpemerintah World Wildlife Fund (WWF) yang melakukan kerjasama dengan pemerintah melalui Kementerian Kehutanan (Kemenhut), ternyata tidak mampu menjaga hutan Taman Nasional Tesso Nilo.
"Biar pun yang dilakukan WWF melalui ekpose di media, sama-sama melindungi dan melestarikan hutan. Ternyata ketika diberi kesempatan dan kepercayaan, seakan mereka tak berdaya," ujar anggota DPRD Riau Bagus Santoso di Pekanbaru, Rabu.
Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan, apa yang dikemukakan oleh lembaga nonpemerintah (NGO), ternyata di lapangan khususnya Tesso Nilo tidak semudah seperti yang dikemukakan di meja atau pada forum resmi.
Awalnya luas Taman Nasional Teso Nilo 38.576 hektare berdasarkan surat keputusan menhut No.255/Menhut-II/2004. Lewat inisiatif WWF, taman nasional tersebut kemudian diperluas menjadi 83.068 hektare dengan memasukan areal hutan produksi terbatas yang berada di sisinya.
Berdasarkan Surat Keputusan No.663/Menhut-II/2009, Taman Nasional Tesso Nilo kemudian dikelola secara kolaboratif bersama WWF. Analisis citra landsat 2012, hutan alam di Taman Nasional Teso Nilo sudah hilang hingga 64 persen, sementara pada areal perluasan hutan yang hancur telah mencapai 83 persen.
"Dari sini, kami juga akan melihat sejauh mana kerjasama Kemenhut bersama WWF sejak tahun 2004 sampai sekarang bentuknya seperti apa. Apakah betuknya hanya pendampingan, tanpa angaran," katanya
"Soalnya Provinsi Riau tidak dilibatkan dalam kerja sama itu, sehingga perambahan terjadi. Kemudian fungsi hutan akhirnya amburadul. Dengan kata lain, tidak bisa terjaga kelestarian hutan di Tesso Nilo," tegasnya
Anggota DPRD Riau Tony Hidayat menegaskan NGO harus ikut bertanggungjawab atas terus terjadinya perambahan hutan di Tesso Nilo dan jangan hanya pandai menyalahkan pemerintah, masyarakat atau sektor swasta.
"Saya kira pemerintah juga harus mengevaluasi NGO asing tidak hanya di Tesso Nilo, tapi juga di Indonesia. Selama masih bisa jadi mitra untuk kepentingan nasional, tidak masalah mereka mengambil peran. Tetapi jika peran itu malah mereka seperti agen ganda pihak luar negeri, lebih baik dibekukan dulu," kata politisi Partai Demokrat.
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pekan lalu mengaku kecewa dengan pengelolaan Taman Nasional Tesso Nilo di Riau yang dilakukan oleh organisasi World Wildlife Fund karena cagar alam tersebut telah dirambah para petani sawit.
"Pengelolaan Tesso Nilo oleh WWF saya akui kurang berhasil. Cagar alam ini kan rumahnya berbagai satwa seperti Beruang, Gajah Sumatra malah dirusak dan ditanami sawit juga. Sudah 50.000 hektare yang dirambah. Sekarang saya tertibkan semua," ucapnya.
Tesso Nilo ditetapkan sebagai taman nasional melalui perubahan fungsi dari Hutan Produksi Terbatas seluas 83.068 hektar oleh Kementerian Kehutanan. Sebagian besar kawasan TNTN berada di Kabupaten Pelalawan dan sebagian kecil di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.
Tesso Nilo juga dikenal sebagai habitat bagi beraneka ragam jenis satwa liar langka seperti Gajah Sumatra (Elephas maximus sumatranus), Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae), berbagai jenis Primata, 114 jenis burung, 50 jenis ikan, 33 jenis herpetofauna dan 644 jenis kumbang.
Bagus Santoso: WWF Tak Mampu Jaga Tesso Nilo
