Raih 11 kali opini WTP, Bupati Bengkalis minta pengelolaan keuangan lebih baik

id Bupati Bengkalis,Pemkab Bengkalis,opini WTP,BPK RI,presiden Jokowi,kabupaten Bengkalis

Raih 11 kali  opini WTP, Bupati Bengkalis minta pengelolaan keuangan lebih baik

Bupati Bengkalis Kasmarni menghadiri penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2023 di Jakarta Convention Center yang dihadiri langsung Presiden Jokowi, Senin (8/7). (ANTARA/HO-Diskominfotik)

Bengkalis (ANTARA) - Bupati Bengkalis Kasmarni mengungkapkan prestasi 11 kali yang diraih Pemkab Bengkalis atas

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau merupakan sebuah motivasi untuk pengelolaan keuangan untuk lebih baik kedepannya.

“Tentunya, 11 kali berturut-turut atas opini WTP ini akan menjadi motivasi bagi kita semua agar pengelolaan keuangan kita menjadi lebih baik,” ucap Kasmarni usai menghadiri penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2023 di Jakarta Convention Center yang dihadiri langsung Presiden Jokowi, Senin (8/7).

“Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Bengkalis hingga saat ini, terus melaksanakan program yang menyentuh masyarakat, seperti penyaluran bantuan sosial, pemberian jaminan sosial kepada masyarakat serta program lainnya yang menyentuh masyarakat,” ucap Kasmarni.

Sementara itu Presiden Jokowi menekankan kepada seluruh Kepala Daerah untuk bisa menggunakan APBD dengan sebaik-baiknya.

“APBD ini merupakan uang rakyat, jadi harus kita pergunakan sebaik-baiknya, mengedepankan program-program yang memprioritaskan kepada masyarakat dan tentunya berdampak kepada mereka,” ucap Presiden Republik Indonesia.

Lebih lanjut, ia juga meminta kepada setiap daerah untuk terbuka dan transparan terkait pengelolaan keuangan. Karena untuk menjadikan Indonesia Emas tahun 2045, kita harus menguatkan pondasi keuangan negara kita.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua BPK Republik Indonesia Isma Yatun juga menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat kepada Presiden Republik Indonesia.

Atas pertanggung jawaban laporan hasil pemeriksaan tersebut, Pemerintah Pusat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan capaian yang ke-8 kali sejak tahun 2016.