Wapres Ma'ruf Amin prihatin Palestina gagal jadi anggota penuh PBB

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengungkapkan keprihatinannya atas kegagalan Palestina menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Hanya kita memang menyayangkan bahwa keanggotaan Palestina yang kita harapkan bisa menjadi anggota penuh di PBB itu kemudian di-veto lagi oleh Amerika, sehingga terjadi kekecewaan banyak negara walaupun memperoleh suara terbanyak," kata Wapres memberi keterangan usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), Rabu.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga merespons perang antara Iran dan Israel yang telah meningkatkan ketegangan di Timur Tengah (Timteng) akhir-akhir ini.

Terkait kondisi itu, Wapres menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengupayakan langkah-langkah untuk mengurangi eskalasi konflik di Timur Tengah.

"Beberapa kali memang kita sudah melakukan pertemuan sidang kabinet yang kita harapkan bahwa kita melakukan de-eskalasi, jangan sampai terjadi eskalasi. Apa yang terjadi, serangan terakhir Iran ke Israel ini kita harap dicukupkan sampai di situ saja," harap Wapres.

Wapres mengatakan upaya lobi atau komunikasi sudah dilakukan dengan sejumlah negara melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, termasuk dengan Iran untuk mencegah serangan terjadi lagi.

"Bahkan juga, kita mengharap kedekatan Iran dengan China. Kita mengharap China juga mengambil peran untuk juga melobi Iran untuk tidak terus melanjutkan. Begitu juga, kita harap dengan pihak Israel, dari negara-negara Timur Tengah yang punya hubungan baik dengan Israel dan juga melalui Amerika kita berharap," tuturnya.

Menurut Wapres, konflik yang berlanjut tentu tidak akan menguntungkan negara manapun, bahkan dapat membahayakan dunia secara keseluruhan.

"Karena itu, kita harapkan bahwa eskalasi di Timur Tengah ini tidak berlanjut dan semua pihak sudah (berupaya)," ujar Wapres.

Diketahui, Amerika Serikat (AS) pada Kamis (18/4) memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut keanggotaan penuh Palestina di PBB.

Dewan yang terdiri atas 15 anggota itu mengadakan pertemuan di New York untuk melakukan pemungutan suara terhadap rancangan resolusi yang diajukan Aljazair yang merekomendasikan penerimaan negara Palestina untuk keanggotaannya di PBB.

Keanggotaan itu diblokir dengan 12 suara dukungan dan dua abstain, termasuk Inggris dan Swiss.

Sebelum pemungutan suara, utusan Aljazair untuk PBB Amar Bendjama mengatakan bahwa sudah saatnya bagi Palestina untuk mengambil tempatnya yang layak di antara komunitas bangsa-bangsa, dan mengupayakan keanggotaan di PBB merupakan ekspresi mendasar dari penentuan nasib sendiri oleh Palestina.

"Hari ini, seruan sejarah kembali bergema dan merupakan kehormatan bagi saya untuk mengajukan rekomendasi ke Dewan untuk mengakui negara Palestina sebagai anggota penuh PBB. Ini adalah langkah penting untuk memperbaiki ketidakadilan yang sudah berlangsung lama," kata Bendjama mendesak setiap anggota untuk mendukung resolusi tersebut.

Palestina diterima sebagai negara pengamat di Majelis Umum PBB pada tahun 2012 sehingga memungkinkan utusannya untuk berpartisipasi dalam perdebatan dan organisasi-organisasi PBB, tetapi tidak berhak melakukan pemungutan suara.

Sejumlah negara diterima menjadi anggota PBB melalui keputusan Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan, menurut Piagam PBB.

Resolusi dewan memerlukan sedikitnya sembilan suara setuju dan tidak ada veto dari anggota tetap (AS, Inggris, Perancis, Rusia, atau Tiongkok) untuk dapat disahkan.

Baca juga: Protes pro-Palestina melanda kampus-kampus di Amerika Serikat pascapenangkapan massal

Baca juga: Turki minta komunitas internasional untuk akui negara Palestina