Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan meskipun dalam tahun politik, Pemerintah Indonesia tetap fokus membangun fondasi ekonomi yang kuat untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju.
"Tahun 2024 yang disebut tahun politik kita tetap fokus untuk bisa menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah untuk membangun fondasi Indonesia menuju Indonesia 2045 yaitu keinginan untuk mencapai high income country," kata Menkeu Sri Mulyani dalam acara Hajatan Politik Dan Arah Ekonomi Bisnis 2024 di Jakarta, Kamis.
Dalam membangun pondasi ekonomi yang kuat, Sri Mulyani menuturkan Indonesia terus berupaya mengatasi persoalan-persoalan fundamental untuk mencapai Indonesia maju 2045, yakni kualitas sumber daya manusia (SDM) yang perlu ditingkatkan dan infrastruktur yang perlu terus dibangun guna meningkatkan produktivitas.
Selain itu, nilai tambah industri juga perlu terus dibangun, dan iklim investasi perlu terus diperbaiki baik melalui regulasi, kebijakan maupun birokrasi yang sederhana. Semua hal tersebut merupakan fondasi bagi Indonesia untuk mencapai Indonesia maju.
Kementerian Keuangan juga akan terus melakukan berbagai langkah untuk stabilisasi ekonomi sekaligus membangun pondasi-pondasi tersebut.
Di samping itu, pemerintah juga tetap menjalankan agenda reformasi struktural yang komprehensif untuk meningkatkan produktivitas, investasi dan daya saing ekspor.
"Reformasi tetap dilakukan dan justru pada tahun-tahun ini kita banyak sekali harus menerjemahkan legislasi yang sudah ditetapkan yang merupakan reform yang sangat fundamental. Reformasi di bidang perpajakan, undang-undang harmonisasi perpajakan itu banyak aturan pelaksanaannya baru akan berlaku tahun ini dan tahun depan," ujarnya.
Lebih lanjut Menkeu Sri Mulyani menuturkan implementasi dari Undang-undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) juga menjadi penting untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi belanja pemerintah pusat dan daerah sekaligus meningkatkan kualitas belanja pemerintah daerah.
Penerapan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan turunannya juga harus dilakukan dengan baik. Undang-undang tersebut sebagai upaya pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum melalui reformasi sektor keuangan Indonesia.
"Undang-undangnya sudah selesai namun aturan di bawahnya baru akan berjalan atau ditentukan pada akhir tahun ini sampai dengan tahun depan. Jadi meskipun disebut tahun politik, kita tetap banyak pekerjaan yang sifatnya fondasi yang perlu untuk terus diperkuat," ujarnya.
Baca juga: Menkes Budi Gunadi sebut syarat Indonesia menjadi negara maju adalah warga yang sehat
Baca juga: Presiden Jokowi sebut komitmen pendanaan transisi ekonomi negara maju masih retorika
Berita Lainnya
136 desa di Bengkalis implementasikan Siskeudes-Link melalui CMS BRK Syariah
03 May 2024 17:03 WIB
Pond's gandeng 3 wanita berprestasi untuk kenalkan produk terbarunya
03 May 2024 16:55 WIB
Perang 9 bulan bisa hapus 44 tahun laju pembangunan manusia di Jalur Gaza
03 May 2024 16:39 WIB
Nilai tukar rupiah menguat karena dolar AS lanjut melemah setelah pertemuan FOMC
03 May 2024 16:25 WIB
Flek hitam akibat matahari bisa dicegah dengan menggunakan produk pencerah kulit
03 May 2024 16:21 WIB
Penerbangan dari Bandara Internasional Kertajati ke Singapura dibuka September 2024
03 May 2024 15:52 WIB
Panas ekstrem dapat berdampak besar pada kesehatan mental
03 May 2024 15:39 WIB
Menperin Agus Gumiwang pastikan investasi Apple di RI tetap berjalan
03 May 2024 15:16 WIB