Tak ingin mangkrak, Pemerintah terus optimalkan kinerja Kawasan Ekonomi Khusus

Jakarta (ANTARA) - Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terus berupaya mengoptimalkan kinerja kawasan yang tersebar di Indonesia. Evaluasi kinerja KEK yang saat ini berjumlah 20 itu tengah dilakukan untuk mengetahui pencapaian target per kawasan menjelang 2024.

Pemerintah sepertinya tidak ingin ada KEK yang mangkrak, yang pembangunan dan perkembangannya tidak optimal karena ada kendala yang tak mampu diselesaikan.

Banyak fasilitas yang diberikan bagi industri di KEK, misalnya kemudahan dalam perizinan, tax holiday, tax allowance, kemudahan layanan kepabeanan, serta akses tanah dan properti. Biasanya, pada tingkat dewan nasional yang beranggotakan sejumlah kementerian dan lembaga, semua sudah sepakat dan selesai, namun pada tingkat operasional selalu ada dinamika dalam implementasinya.

Karena itu, evaluasi pun dilakukan. Tidak tanggung-tanggung evaluasi dilakukan secara one on one, artinya setiap kepala administrator kawasan dikonfirmasi tentang kondisi kinerja kawasan yang dipimpinnya.

Kabarnya, jika pencapaian kinerja tidak sesuai dengan target yang disusun pada awal pembangunan kawasan, tidak tertutup kemungkinan status KEK itu akan dicabut,

Patokan kinerja yang menjadi dasar dalam menjadikan kawasan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif itu, menurut Plt. Sekjen Dewan Nasional KEK Susiwijono Mugiarso, antara lain, jumlah realisasi investasi dan realisasi penyerapan tenaga kerja di masing-masing kawasan.

Saat ini ada 20 KEK yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebanyak 10 KEK bergerak di sektor manufaktur; sembilan di sektor pariwisata; dan satu di sektor kesehatan.

Mereka adalah KEK Arun Lhokseumawe, Aceh, yang beroperasi pada Desember 2018, KEK Sei Mangkei, Sumatera Utara, (Januari 2015), KEK Batam Aero Technic, Kepulauan Riau (Juni 2021), KEK Nongsa, Kepulauan Riau (Juni 2021), KEK Galang Batang, Kepulauan Riau, (Desember 2018), KEK Tanjung Kelayang, Bangka Belitung (Maret 2019), KEK Tanjung Lesung, Banten, (Februari 2015), KEK Lido, Jawa Barat, (Juni 2021), dan KEK Kendal, Jawa Tengah, (Mei 2021).

Selain itu, KEK Gresik, Jawa Timur (Juni 2021), KEK Singhasari, Jawa Timur, (September 2019), KEK Sanur, Bali (November 2022), KEK Kura-kura, Bali (April 2023). KEK Mandalika, NTB, (Oktober 2017), KEK MBTK, Kalimantan Timur (April 2019), KEK Palu, Sulawesi Tengah (September 2017), KEK Likupan, Minahasa Utara (belum ada data), KEK Bitung, Sulawesi Utara (April 2019), KEK Morotai, Maluku Utara (April 2019), dan KEK Sorong (Oktober 2019).

Menurut Susiwijono yang juga Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, optimalisasi kinerja itu penting. Karena itu, pihaknya mendorong peningkatan kerja sama berbagai pihak termasuk Pemerintah Pusat dan Daerah.

Guna mendukung hal tersebut, Pemerintah telah menugaskan administrator untuk memfasilitasi kemudahan dalam pelayanan perizinan berusaha dan perizinan lainnya, pelayanan non-perizinan, serta untuk pengawasan operasionalisasi KEK. Sejumlah administrator didatangkan dari pusat, dengan harapan tidak ada masalah lagi dalam implementasi peraturan di lapangan.

“Intinya, kita berharap KEK betul-betul menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif. Kita dorong khusus di Jawa Timur 2 KEK dan nasional total 20 KEK, memang belum sebanyak negara lain tapi pelan-pelan akan kita dorong karena KEK itu insentif fiskalnya luar biasa. Itulah salah satu kawasan yang kita sebut ultimate facility, fasilitas fiskalnya tertinggi di situ,” katanya.

Bagi Pemerintah, KEK perlu terus dikembangkan karena itu merupakan salah satu cara untuk mengakselerasi prospek perekonomian nasional yang menunjukkan resiliensi di tengah berbagai gejolak perekonomian global.

Melalui pengembangan KEK diharapkan terjadi peningkatan investasi, mendorong ekspor, menekan impor melalui pengembangan industri subsitusi impor, serta meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru.

Menurut Ketua Dewan Nasional KEK Airlangga Hartarto, KEK saat ini telah mampu berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian nasional. Hingga Juni 2023, realisasi investasi KEK tercatat Rp128,5 triliun dengan capaian 291 pelaku usaha yang menjalankan bisnis di KEK, serta penciptaan lapangan kerja baru bagi 71.349 orang secara kumulatif.

“Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang, Pemerintah telah melakukan berbagai macam transformasi kebijakan, salah satunya melalui Kawasan Ekonomi Khusus, untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah,” kata Airlangga Hartarto yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian saat menyampaikan pidato kunci secara virtual dalam "Indonesia Special Economic Zone Forum 2023" di Surabaya, Kamis (3/8).

Dengan capaian tersebut, Pemerintah terus memberikan dukungan untuk mengakselerasi perkembangan KEK melalui pemberian sejumlah insentif fiskal dan non-fiskal yang di antaranya berupa tax holiday, tax allowance, kemudahan layanan kepabeanan, serta akses tanah dan properti.

Selanjutnya, pengembangan KEK di luar Pulau Jawa juga diarahkan untuk optimalisasi keunggulan di daerah masing-masing seperti industri pengolahan kelapa sawit di KEK Sei Mangkei, industri pengolahan bauksit di KEK Galang Batang, serta industri kreatif dan digital di KEK Nongsa Digital Park.

Selain itu, upaya hilirisasi juga dilakukan Pemerintah pada industri pengolahan di KEK guna mendukung peningkatan nilai tambah perekonomian nasional.

Salah satu KEK yang saat ini mendukung penerapan hilirisasi industri tersebut yakni KEK Gresik dengan adanya smelter PT Freeport Indonesia dengan proyeksi investasi sebesar 3 miliar dolar AS atau sekitar Rp45 triliun.

Dampak positif keberadaan KEK mulai dinikmati Jawa Timur. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengakui keberadaan KEK Gresik dan Singhasari berdampak dengan serapan tenaga kerja sehingga sejalan dengan salah satu faktor menurunnya angka kemiskinan di wilayahnya.

Emil usai kegiatan "Indonesia Special Economic Zones (SEZ) Forum 2023" di Surabaya, mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang dimiliki Pemprov Jatim, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis selama 6 bulan terakhir, sejak September 2022 -- Maret 2023, penduduk miskin Jatim turun 0,14 persen. Pada September 2022 penduduk miskin Jatim sebesar 10,49 persen, menjadi 10,35 persen di bulan Maret 2023.

Untuk mencapai pembangunan maksimal, setiap KEK harus memiliki narasi unik masing-masing. Dua KEK yang ada di Jatim mempunyai karakter sangat berbeda satu sama lain. KEK Gresik, misalnya, fokus benar-benar pada manufaktur teknologi tinggi dan padat modal.

KEK Gresik memiliki luas residential estate mencapai 800 hektare, industrial estate 1.800 hektare, dan ports estate 350 hektare. Dengan target tenaga kerja mencapai 199.818 orang, kegiatan utama di KEK ini l, antara lain, industri metal, elektronik, kimia, energi, dan logistik.

Sedangkan, untuk KEK Singhasari, tema yang difokuskan adalah human resources. Itulah mengapa perkembangan kegiatan usaha dan investasi KEK Singhasari berpusat di pengembangan sektor digital yang meliputi animation and film factory dan coding factory.

Ada pula pengembangan sektor pariwisata meliputi community based tourism Destinasi Gunung Arjuno, serta pengembangan sektor pendidikan yang meliputi Center for Future Work by UMM, dan juga Rencana Pendirian PTLN King’s College London (KCL).

Berkaitan dengan itu dan adanya rencana pertumbuhan perekonomian nasional, Susiwijono menargetkan investasi industri manufaktur di Gresik meningkat hingga sekitar Rp120 triliun untuk 5 tahun ke depan agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca juga: Objek wisata di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika ramai saat Lebaran Topat 2023

Baca juga: Presiden Jokowi resmikan Kawasan Ekonomi Khusus Lido Bogor milik Hary Tanoe