Pekanbaru (ANTARA) - Jumlah penduduk Provinsi Riau pada Sampai Juli 2023 adalah sebanyak 6.105.170 jiwa atau tercatat 90,54 persen dari total jumlah penduduk Riau periode yang sama yakni sebanyak 6.743.099 jiwa.
"Artinya masih terdapat sekitar 637.929 jiwa lagi penduduk di Provinsi Riau yang belum memiliki jaminan kesehatan namun ini sudah mengalami peningkatan yang cukup besar," kata Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Masrul Kasmy dalam keterangannya di Pekanbaru, Selasa.
Masrul Kasmy mengatakan persentase peserta JKN di Provinsi Riau saat ini meningkat menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah kabupaten/kota berkomitmen dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Inpres Nomor 01 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional.
Inpres ini katanya menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses dan sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau serta menginstruksikan kepada Pimpinan Daerah agar melakukan Percepatan Universal Health Coverage (UHC).
"Karena itu bagi kabupaten/kota yang sudah mencapai Predikat UHC maka masyarakat mudah mengakses layanan kesehatan ketika sakit, aktifasi peserta Jaminan Kesehatan tanpa menunggu masa tenggang waktu aktif 14 sampai dengan 30 hari," katanya.
Ia mengatakan pada tahun 2023 ini, Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan anggaran Rp228,656 miliar lebih dengan rincian sebanyak Rp166,779 miliar lebih dengan jumlah peserta budget sharing PBI PBPU dan BP Pemda se-Provinsi Riau sebanyak 750.000 jiwa.
Sebanyak Rp50,295 miliar pembayaran kontribusi PBI JK se-Provinsi Riau dengan jumlah peserta sebanyak 1.995.850 jiwa. Dan sebagai bukti komitmen Pemerintah Provinsi Riau pada APBD tahun anggaran 2024, juga tetap mengalokasikan anggaran sebesar Rp240,496 miliar lebih dengan rincian untuk peserta PBPU dan BP Pemda sebanyak 800.000 jiwa atau naik 50.000 jiwa dari tahun 2023, dengan jumlah anggaran Rp184,8 miliar.
Berikutnya pembayaran kontribusi PBI JK di perkirakan naik sebesar Rp2.215/ Jiwa dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.100/jiwa dengan jumlah peserta turun sebanyak 45.850 jiwa dengan anggaran Rp51,831 miliar.
Deputi Direksi Wilayah II BPJS Kesehatan Eddy Sulistijanto Hadie menyatakan optimistis Riau bisa UHC pada 31 Desember 2023 melalui upaya pemberi kerja harus mendaftarkan seluruh pekerja menjadi peserta JKN (segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), berikut masyarakat mampu didorong menjadi peserta mandiri (segmen Pekerja Bukan Penerima Upah= (PBPU)/Mandiri).
Selain itu Pemrov Riau per;u merapikan data masyarakat miskin belum masuk data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSK) diajukan Dinsos dalam (DTKS) agar dapat dijaminkan pada PBI /APBN.
"Perlu melakukan verifikasi dan validasi dokumen dan data kependudukan agar tidak menemui kendala/gagal didaftarkan UHC. Sinkronisasi regulasi terkait norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan publik di daerah dalam rangka memastikan setiap orang terdaftar menjadi Peserta Aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional," katanya.
"Kita mengapresiasi kepada dua kabupaten/kota atas pencapain UHC pada tahun 2023, yaitu Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu pada 1 April 2023 dan Pemerintah Kota Pekanbaru pada 4 Juli 2023. Dengan bertambah Kabupaten Indragiri Hulu dan Kota Pekanbaru ini, Provinsi Riau sudah memiliki tujuh daerah yang sudah mencapai predikat UHC, menyusul Kabupaten Kampar dan Siak dalam proses menuju UHC," demikian Eddy.
Baca juga: BPJS Kesehatan meminta masyarakat waspadai penipuan berkedok BPJS-Kes
Baca juga: Sasar nelayan di Buluh Cina, BPJS Ketenagakerjaan luncurkan program 'Kerja Keras Bebas Cemas'
