Jakarta (ANTARA) - Wakil Bupati Kepulauan Meranti Amsar diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan uang hasil korupsi Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil akan digunakan untuk modal pemilihan kepala daerah (pilkada) di Provinsi Riau.
"Saksi juga didalami soal pengetahuan motivasi korupsi yang dilakukan oleh MA di antaranya untuk mempersiapkan diri dalam kontestasi Pilkada Gubernur 2024," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa.
Ali juga mengatakan penyidik turut mendalami soal bagaimana tersangka MA memotong uang persediaan dan penerimaan fee proyek.
Penyidik juga meminta Asmar yang kini menjabat Plt. Bupati Kepulauan Meranti, untuk menginstruksikan kepada jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk kooperatif apabila dipanggil oleh penyidik KPK.
"Saksi ini juga diminta agar ia mengingatkan semua para ASN Kabupaten Kepulauan Meranti yang terkait perkara ini untuk kooperatif," ujar Ali.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil sebagai tersangka dan langsung menahannya dalam kasus dugaan korupsi, pemotongan anggaran, dan pemberian suap.
Selain itu, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya, yakni M. Fahmi Aressa (MFA) selaku Pemeriksa Muda Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau dan Fitria Nengsih (FN) selaku Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti
Penyidik KPK telah menemukan bukti bahwa Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil menerima uang sekitar Rp26,1 miliar dari berbagai pihak.
Dalam kasus ini MA diduga memerintahkan para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk memotong anggaran sebesar 5 hingga 10 persen untuk kemudian disetorkan kepada FN selaku orang kepercayaan MA.
KPK selidiki motivasi politik di kasus korupsi Bupati Meranti melalui Asmar
Plt. Bupati Kepulauan Meranti Amsar berikan keterangan kepada wartawan usai diperiksa KPK sebagai saksi, Senin (29/5/2023). (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)
