Wakil Ketua DPD RI dorong pemerintah revitalisasi dan hilirisasi karet alam

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian khusus terhadap petani dan industri perkebunan karet di daerah dengan melakukan revitalisasi dan hilirisasi.

"Petani karet perlu diberikan insentif fiskal dan jaminan harga yang proporsional, terutama untuk memenuhi kebutuhan karet alam dalam negeri," ucap Sultan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Sultan mengatakan bahwa industri perkebunan karet alam Indonesia sedang berada dalam situasi yang tidak menggembirakan. Ia mengatakan sebanyak 14 pengusaha ban dilaporkan hengkang dari Medan karena sudah tidak lagi mempunyai bahan baku untuk memproduksi ban.

Padahal, ucap Sultan, ban hasil produksi Medan memiliki kualitas standar mutu tinggi bertaraf Internasional.

"Data Dirjen Perkebunan 2017-2021 menunjukkan produksi karet kita menyusut hingga minus 9 persen,” tuturnya.

Menurut Sultan, penurunan produktivitas karet disebabkan para petani semakin tidak minat menanam karet alam lagi. Ia khawatir masalah ini akan mempersulit para pengusaha ban memperoleh bahan baku.

Kesulitan tersebut dikarenakan 80 persen produsen karet alam didominasi oleh para petani kecil, paparnya.

"Kami mendapati keluhan petani terhadap anjloknya harga karet terjadi masif di daerah penghasil utama karet. Diproyeksikan harga karet akan menurun hingga ke 1,23 dolar AS per kilogram pada tahun 2023 seiring adanya ancaman resesi yang membuat penurunan permintaan terhadap karet alam,” ujar mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.

Oleh karena itu, Sultan mendorong pemerintah melihat hal ini sebagai kesempatan untuk melakukan hilirisasi dan inovasi karet alam, termasuk revitalisasi industri perkebunan karet.

"Dengan demikian harga karet alam dalam negeri bisa kembali naik sesuai harapan para petani. Pemerintah juga harus mampu mengendalikan peredaran karet sintesis dalam industri otomotif dalam negeri. Jangan hanya memberikan insentif fiskal dan kebijakan kepada industri nikel dan kendaraan listrik saja,” ucap Sultan.

Baca juga: Pabrik karet Sumsel mulai kekurangan bahan baku terpaksa impor dari Vietnam

Baca juga: PUPR beli 10.000 ton karet dari petani untuk aspal karet, begini penjelasannya