Istanbul (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Iran Ahmad Vahidi pada Rabu (18/1) mengkritik rancangan undang-undang Parlemen Uni Eropa yang memasukkan Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) ke daftar kelompok teroris.
"Sejumlah pihak di Barat ingin melakukan sesuatu di luar aturan internasional dan mencap suatu pasukan resmi (IRGC) sebagai teroris, dan ini mencerminkan kelemahan intelektual, moral dan politik mereka," kata Vahidi kepada awak media usai rapat kabinet.
Dia menegaskan bahwa isu tersebut bukanlah sesuatu yang menjadi perhatian dari Teheran.
Uni Eropa, bekerja sama dengan Inggris, dilaporkan sedang bersiap untuk menetapkan IRGC sebagai kelompok teroris.
Pada Selasa (17/1), satu demonstrasi terjadi di Kota Strasbourg, Prancis yang menuntut Uni Eropa agar memasukkan IRGC ke daftar teroris.
Menyusul demonstrasi tersebut, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyampaikan dukungannya untuk seruan itu dan mengatakan bahwa ada sejumlah rencana untuk menjatuhkan sanksi terhadap Iran.
Pada Desember 2022, Uni Eropa memberlakukan sanksi terhadap 24 pejabat dan lima organisasi Iran.
Baca juga: Iran eksekusi mantan wakil menteri pertahanan atas dakwaan spionase
Baca juga: Obat anti-COVID buatan Iran berhasil kantongi sertifikat paten internasional
Sumber: Anadolu
Iran kritik rencana Uni Eropa untuk tetapkan IRGC sebagai kelompok teroris
Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif (kanan) berbicara di samping Elmar Brok (kiri), Ketua Komite Parlemen Eropa untuk Urusan Luar Negeri, di Parlemen Uni Eropa di Brussels, Belgia, Selasa (16/2). (REUTERS/Francois Lenoir)
