Pekanbaru, 25/12 (Antara) - Penjabat Gubernur Riau Djohermansyah Djohan menyetujui usulan DPRD Riau untuk merasionalisasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung pemerintah provinsi dalam RAPBD 2014.
"Pada prinsipnya kami setuju merasionalisasi belanja langsung seperti seminar/workshop dan perjalanan dinas yang tidak realistis. Ini telah dilakukan pembahasan sesuai dengan kebutuhan seluruh SKPD," kata Djohermansyah di Pekanbaru, Rabu.
Tak hanya dua item di atas, Gbernur juga setuju untuk merasionalisasi anggaran tunjangan pegawai dan belanja alat tulis kantor yang tidak realistis dibanding dengan pebangunan fisik.
Kritik tersebut awalnya disampaikan oleh beberapa fraksi DPRD Riau dalam pandangannya terhadap RAPBD 2014. Diantaranya Gumpita dari Fraksi Golkar dan Riki Hariansyah dari Fraksi Gabungan.
Kemudian menyangkut ditemukannya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki belanja tidak langsung lebih besar dari belanja langsung, Djohermansyah mengakui memang terdapat hal yang demikian.
Diantaranya adalah Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi, BP2T, Badan Penanaman Modal Daerah, Inspektorat, dan Dinas Pendapatan Daerah. Hal ini terjadi menurutnya karena jumlah PNS di SKPD tersebut lebih banyak sehinga membebani biaya tidak langsung.
"Hal ini akan menjadi catatan dan perhatian serius Pemprov yang akan menata ulang terhadap distribusi PNS sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan SKPD," lanjutnya.
Selain itu kinerja aparatur pemerintah juga dianggap rendah seperti yang disampaikan oleh anggota fraksi PDIP Zukri Misran. Ia menyampaikan bahwa perlu dilakukan penguatan kinerja aparatur di SKPD, bahkan sangat perlu dilakukan suatu penyegaran di SKPD yang dianggap memiliki performa rendah, tidak komunikatif, dan tidak kooperatif.
Menanggapi hal ini Gubernur menyatakan akan terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas mereka.
"Hal ini akan dilakukan dengan diklat fungsional dan diklat teknis. Ia berharap pembinaan ini akan merubah pola pikir dan budaya kerja sebagai abdi masyarakat dan abdi negara," papar Gubernur.
Anggaran 5 SKPD Banyak Tersedot Untuk Gaji PNS
