Pemerintah Provinsi Riau baru serap 76,64 persen APBD hingga pekan I Desember 2022

Pekanbaru (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mencatat serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) hingga pekan pertama Desember 2022 baru sebesar 76,64 persen atau Rp7,6 triliun.

"Realisasi serapan anggaran akan terus bergerak setiap hari kalau banyak yang mengajukan permintaan pembayaran pada awal minggu ini tentunya akan semakin tinggi dan kini realisasi serapannya sudah mencapai Rp7,6 triliun (76,64 persen)," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, Indra, di Pekanbaru, Selasa.

Indra mengatakan sampai kini pihaknya belum bisa memastikan berapa Sisa Langsung Penggunaan Anggaran (SILPA) tahun 2022 karena hingga saat ini masih terus berjalan realisasi anggaran dan penggunaan anggaran pembangunan di Provinsi Riau, sesuai dengan anggaran yang ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ia menyebutkanSILPA Riau tahun 2022 menunggu pengeluaran dan pemasukan anggaran pada akhir tahun 2022, sebab pada pekan pertama Desember 2022 masih terus berjalan hingga akhir Desember 2022.

"SILPA belum bisa dihitung karena masih ada uang masuk dan uang keluar. Masih banyak pembayaran yang dilakukan, termasuk pendapatan bisa diterima. Yang jelas kewajiban sudah dilakukan, tentunya selisih antara pendapatan belanja dan pengeluaran itu yang akan menjadi SILPA," kata Indra.

Indra menjelaskan hingga pekan pertama Desember 2022 untuk realisasi pengerjaan fisik proyek pembangunan masih dalam tahap penghitungan. Namun pada akhirnya realisasi keuangan akan disinkronkan dengan pembangunan.

Sebelumnya Gubernur Riau Syamsuar sudah meminta seluruh OPDuntuk menggesa kegiatan yang bersumber dari DAK, termasuk juga meminta agar realisasi APBD Riau juga dipercepat.

Syamsuar mengatakan untuk realisasi APBD Riau hingga akhir November 2022 baru 71 persen dan realisasi pengerjaan fisik proyek baru 84 persen lebih. Pihaknya sudah meminta OPD untuk segera memperbaiki dan mengecek semua kegiatan keuangan, karena realisasi keuangan yang akan disampaikan ke pemerintah pusat.

"Tadi kita sudah minta OPD-OPD itu untuk segera mengecek khususnya kegiatan keuangan, karena untuk kegiatan fisik sudah tinggi, selain itu realisasi keuangan akan dilaporkan ke Pemerintah Pusat," katanya.