Selatpanjang (ANTARA) - Bupati Kepulauan MerantiMuhammad Adil langsung bertemu secara empat mata dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk mengungkapkan semua hal yang menimbulkan kekecewaan dirinya dengan Pemerintah Provinsi yang terjadi belakangan ini.
Pertemuan itu berlangsung di rumah dinas Mendagri di Kompleks Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (23/11) kemarin. Di sana, ia mengungkapkan alasan Pemkab Meranti tidak hadir dalam Rakor yang dihadiri oleh Mendagri di Pekanbaru.
Kuat keputusan yang diambil dirinya itu karena ia mengeluhkan soal minimnya alokasi anggaran dari Pemprov Riau untuk percepatan pembangunan di Meranti. Padahal kabupaten tersebut merupakan yang termiskin dan terluar, sehingga harusnya mendapat perhatian lebih.
Kemudian, ia juga mengeluhkan pembagian transfer Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk Meranti yang dinilai tidak sesuai dengan perhitungan. Sementara produksi minyak bumi di Meranti meningkat ditambah harga minyak dunia juga naik, tetapi justruDBH yang diterima malah berkurang.
"Kalau hitungan kami DBH itu harusnya sekitar Rp220 miliar, tapi dari PMK (Peraturan Menteri Keuangan) hanya Rp115 miliar. Sedangkan kami sangat butuh anggaran yang lebih. Meranti itu penghasil minyak tapi termiskin di Riau," keluh Adil.
Adil juga meminta maaf jika kedatangannya tersebut tidak sesuai pada tempatnya. Namun ia merasa hal itu perlu dilakukan agar Mendagri sebagai "bapak" bagi pemerintah daerah sehingga bisa mengetahui kondisi kabupaten yang dipimpinnya.
"Saya juga berharap bisa bertemu dengan bapak Presiden untuk menyampaikan langsung kondisi di Meranti," sebut Adil.
Menanggapi hal itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Pemkab Meranti menyiapkan surat resmi dilengkapi dengan perhitungan dan rincian terkait jumlah produksi dan DBH yang didapat oleh daerah.
"Buatkan surat resmi kepada saya mengenai DBH ini, beserta hitung-hitungannya. Tembuskan ke Menteri Keuangan. Saya nanti mau bawa ke Menteri Keuangan. Karena banyak daerah lain juga yang komplain DBH-nya tidak sesuai dengan hitung-hitungannya," kata Tito.
Dia juga merasa prihatin dengan daerah-daerah penghasil minyak, namun tidak mendapatkan kucuran anggaran yang sesuai. "Harusnya kan (anggaran) daerah penghasil ini bisa digunakan untuk rakyatnya agar sejahtera," ujarnya.
Mantan Kapolri itu mengaku tidak keberatan dengan kedatangan Bupati Kepulauan Meranti tersebut. Ia menerima di kediamannya agar lebih nyaman dan akrab.
"Tidak apa-apa. Kami senang, Kemendagri itu sebagai bapak, bagaimana bisa mengakomodir mencari solusi," ungkapnya.
Berita Lainnya
Muhammad Adil kembali jadi tersangka gratifikasi dan TPPU
27 March 2024 19:19 WIB
Banding Muhammad Adil ditolak, hukumannya justru ditambah
20 March 2024 13:41 WIB
Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil divonis 9 tahun penjara
21 December 2023 18:37 WIB
Tiga pejabat Meranti yang dinonjobkan era Bupati Adil kini jadi kadis
07 December 2023 16:27 WIB
Bupati nonaktif Kepulauan Meranti Muhammad Adil dituntut 9 tahun penjara
29 November 2023 23:32 WIB
Sidang lanjutan, Ajudan Muhammad Adil miliki banyak rekening untuk pecah uang setoran
08 November 2023 16:54 WIB
Sidang lanjutan, Ajudan Muhammad Adil akui berkali-kali menjemput uang dari OPD Kepulauan Meranti
08 November 2023 16:05 WIB
Selain potongan 10 persen, M Adil juga minta Rp25 juta ke Kabag Umum tiap dinas ke luar kota
25 October 2023 13:59 WIB