Fraksi Partai Demokrat soroti ada pnambahan anggaran yang tiba-tiba muncul

Bangkinang Kota (ANTARA) - Fraksi Partai Demokrat menyoroti empat hal penting yang dibahas dalam Pandangan Umum Fraksi di ruang rapat paripurna DPRD Kampar, Rabu.

Penyampaian Pandangan Umum Fraksi itu disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Kampar Juswari Umar Said.

Empat poin penting itu pertama adalah soal dana alat berat yang tiba-tiba muncul yang diketahui dalam rapat ketua fraksi dan pimpinan DPRD di ruang belakang rapat paripurna saat sidang di skor lima menit setelah lima fraksi meminta penundaan waktu penyampaian Pandangan Umum yang menurut jadwal disampaikan pada Senin (26/9) ditunda hari ini.

Poin kedua soal tarik menarik kepentingan sering molornya pembahasan APBD baik murni maupun perubahan terkait dana Pokok Pikiran (Pokir), ketiga soal adanya penambahan dan kenaikan anggaran di RAPBD 2022 dari Rp44 miliar menjadi Rp119 miliar dan keempat soal kas daerah yang kosong.

Juswari menyampaikan tentang penambahan dana alat berat yang muncul tiba-tiba itu bahwa Fraksi Partai Demokrat meminta agar OPD yang mengusulkan membatalkan dan jika tidak diminta Badan Anggaran (Banggar) untuk mencoretnya.

Alasannya karena itu tidak pernah dibahas baik oleh komisi maupun Banggar dan juga itu tidak termasuk dalam kebutuhan mendesak, sebab yang namanya APBD perubahan itu anggaran bersifat mendesak.

Kemudian tentang adanya penambahan dan kenaikan APBD Perubahan dari Rp44 miliar menjadi Rp119 miliar itu, Fraksi ini mempertanyakan, "Dari mana angka ini dan dana apa itu, sebab kenaikan itu tidak pernah dibahas oleh TAPD dan Banggar, mohon penjelasannya," tanya Juswari.

Dia menjelaskan, angka itu muncul tiba-tiba setelah penyampaian KUA PPAS, anggaran APBD hanya naik Rp44 miliar dari APBD murni sebelumnya sebesar Rp2,42 triliun sehingga RAPBD menjadi Rp2,468 triliun setelah terjadi pergeseran atau penambahan.

Namun setelah penyampaian KUA PPAS dan ditanda tanganinya MoU, anggaran kenaikan dari Rp44 miliar itu tiba-tiba menjadi Rp119 miliar, mengalami kenaikan dari APBD murni Rp2,587 triliun.

Fraksi Partai Demokrat sependapat apa yang disampaikan Ketua Fraksi PPP Anshor yang mempertanyakan besarnya plafon APBD Perubahan sebelum dilaksanakan MoU, karena kita menandatangani itu harus jelas apa isi yang akan di tanda tangani itu

Kemudian soal sering molornya pembahasan APBD baik murni maupun perubahan. Menurut fraksi ini keterlambatan itu karena adanya tarik menarik kepentingan pimpinan DPRD tentang dana Pokir, sehingga sering melakukan intervensi terhadap eksekutif sehingga selama permintaan anggaran yang berkisar Rp10 miliar sampai Rp25 miliar itu belum terpenuhi maka pembahasan APBD belum akan dibahas.

Ada pimpin yang mau datang ada yang tidak, sehingga waktu terus molor dan menjadi mepet saat jadwal pengesahan sudah sampai waktunya, sehingga seringkali pembahasan menjadi terdesak karena waktu yang sangat singkat, maka hari ini penyampaian RAPBD, hari ini penyampaian Pandangan Umum Fraksi dan hari ini juga jawaban pemerintah, semua di desak selesai dalam satu hari.

"Lalu bagaimana kualitas Perda APBD yang dilahirkan itu, kapan anggota DPRD mempelajari, menganalisa dan menyimpulkan tentang kebenaran isinya," tegasnya.

Selain itu dia menyampaikan bahwa terjadinya kesenjangan besar kecilnya angka Pokir antar pimpinan dan anggota DPRD Kampar itu tidak ada dasar hukumnya tentang klasifikasi, tidak ada bedanya, mengapa ini terjadi. Ada yang dapatnya besar, ada yang kecil dan bahkan ada anggota DPRD yang tidak dapat sama sekali.

Fraksi Partai Demokrat menyarankan praktik seperti ini yang sering mengatasnamakan kepentingan masyarakat agar dihentikan, apalagi endingnya 10 persen, sebab di berbagai daerah sering terjadi pimpinan DPRD bermasalah, ditangkap, diproses dan ditahan secara hukum oleh Aparat Penegak Hukum karena terkait persoalan dana pokir ini

Kemudian Fraksi Partai Demokrat memaklumi kondisi keuangan saat ini yang selalu mengalami refocusing anggaran dimana setiap OPD dipotong 20 persen. Mereka meminta agar pemerintah Kabupaten Kampar mengencangkan ikat pinggang erat-erat dan membatasi kegiatan yang kurang penting.

Selain itu yang menjadi fokus sorotan fraksi Partai Demokrat ini, mereka mempertanyakan alasan mengapa Kas Daerah kosong hingga berbulan-bulan sehingga menimbulkan dampak luas kepada masyarakat, berbagai aktivitas penting jadi terhalang, bahkan karena di semua instansi atau bagian tidak menerima gaji. Dampak dari itu masyarakat menjadi berhutang ke sana sini untuk memenuhi kebutuhan hidup.

'Jika ada persyaratan yang harus dipenuhi di kementerian keuangan, maka segera dipenuhi jangan berlama-lama hingga berbulan-bulan,.bukankah itu adalah pekerjaan rutin,' ujarnya.

Fraksi Partai Demokrat juga mengapresiasi terhadap langkah pemerintah daerah yang memperjuangkan tenaga honorer agar tetap dipertahankan untuk menghindari melonjaknya angka pengangguran di Kabupaten Kampar.

"Kasihan mereka yang sudah lama mengabdi belasan tahun, yang pada akhirnya mereka harus menganggur, semoga upaya ini dapat berhasil untuk diperjuangkan," kata dia.

Selain itu mendukung program kerja Penjabat Bupati Kampar dalam memajukan negeri Kampar dengan mengembalikan fungsi lahan kepada lahan persawahan, menanam padi dan menggencarkan masyarakat agar dapat memfungsikan tanah yang ada seperti pekarangan rumah ataupun lahan tidur untuk pengembangan bidang pertanian, mengingat persoalan ketahanan nasional sudah menjadi isu global yang harus kita waspadai bersama.

Begitu juga terhadap program pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masyarakat dengan menggali segala potensi yang ada untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pasca dilanda pandemi COVID-19 agar dapat Pulih Lebih Cepat Dan Bangkit Lebih Kuat dapat segera diwujudkan. (Adv)