F-PAN akan ganti Ketua Komisi VIII pascapengawasan ibadah haji

id Berita hari ini, berita riau terbaru, berita riau antara, FPAN

F-PAN akan ganti Ketua Komisi VIII pascapengawasan ibadah haji

Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno (kiri) berbincang dengan Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay (kanan) saat acara Refleksi Akhir Tahun DPP PAN di Jakarta, Rabu (30/12/2020). (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/pras)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan fraksinya akan mengganti Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto setelah proses pengawasan ibadah haji 2022 selesai dilakukan.

"Fraksi PAN akan mengadakan rotasi dan pergantian pimpinan Komisi VIII DPR RI agar Yandri Susanto, yang saat ini menjadi wakil Ketua MPR RI, bisa melaksanakan tugas secara maksimal. Namun, pergantian pimpinan Komisi VIII DPR tersebut belum langsung dilaksanakan," kata Saleh di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan Yandri dan anggota Komisi VIII DPR sudah jauh hari ditugaskan mengurus pengawasan haji, yang merupakan tugas sangat penting untuk diselesaikan dahulu. Menurut dia, semua pelaksanaan haji harus diawasi agar sukses serta memastikan jemaah dilayani dengan baik.

"Pergantian (Ketua Komisi VIII DPR) akan dilakukan, namun tidak harus buru-buru. Ini membuka kesempatan bagi anggota Fraksi PAN lain untuk menjadi pimpinan komisi," katanya.

Terkait siapa nanti pengganti Yandri, Saleh mengatakan Fraksi PAN memiliki banyak anggota yang cocok untuk menjadi Ketua Komisi VIII DPR, terutama jika dilihat dari latar belakang pendidikan, organisasi, pengalaman politik, dan kapasitas lain.

"Diharapkan ketua yang akan datang tidak kalah kapasitasnya dengan mas Yandri Susanto," tambahnya.

Dia mengungkapkan sebenarnya nama pengganti Yandri di Komisi VIII DPR sudah ada, namun itu akan diumumkan setelah proses pengawasan ibadah haji selesai.

"Sebetulnya orangnya sudah ada, namanya nanti saja ya; yang jelas, dulu pernah dan lama di Muhammadiyah. Dia bukan orang baru di PAN, sudah lama meniti karir politik di PAN," ujarnya.

Baca juga: FPAN DPR RI dorong pemerintah gunakan vaksin COVID-19 produk dalam negeri

Baca juga: Ketua FPAN DPR: RUU HIP sebaiknya dikeluarkan dahulu dari Prolegnas