Pekanbaru (ANTARA) - Komisi III DPRD Riau yang bermitra dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) membahas potensi ekonomi yang dimiliki aset provinsi sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah.
"Kita sudah undang BPKAD, kita minta datanya dan kita highlight(tandai) satu per satu berdasarkan tematik aset-aset bermasalah ini. Ada aset tidak bergerak dan ada aset bergerak. Juni akan mulai kita panggil," kata Ketua Komisi III DPRD RiauMarkarius Anwar kepada ANTARA di Pekanbaru, Rabu.
Dia mengatakan pembenahan aset menjadi atensi serius yang disampaikan kepada BPKAD. Harus ada langkah inovatif dan solutif agar aset-aset ini dapat mendongkrak pendapatan daerah.
"Tentu ini PR, agar bagaimana aset yang bermasalah ini menjadi aset produktif. Jangan sampai aset ada tapi tidak produktif, aset besar tapi uang masuk kecil. Semua aset harus menghasilkan," kata politisi PKS itu.
Tak ingin keberadaan aset-aset provinsi ini jadi beban daerah, Markarius meminta agar Pemprov Riau mengelola dengan serius. Apalagi banyak aset yang juga dikelola pihak ketiga, tapi nilai devidennya tidak besar. Termasuk soal deviden Hotel Arya Duta yang juga sudah menjadi sorotan DPRD Riau selama bertahun-tahun.
"Kita sudah dapat gambaran awalnya, termasuk soal Hotel Arya Duta, nanti pihak hotel akan kita panggil juga. Dan masih banyak aset-aset bermasalah lainnya," kata dia.
