Bupati Kasmarni hadiri rakor pembangunan se-Riau, Soroti swadaya pangan dan tunda bayar

id pemkab Bengkalis,bupati Bengkalis,rakor,kabupaten bengkalis

Bupati Kasmarni hadiri rakor pembangunan se-Riau, Soroti swadaya pangan dan tunda bayar

Bupati Bengkalis Kasmarni menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Perencanaan Pembangunan se-Provinsi Riau bersama Gubernur Riau Abdul Wahid, serta para bupati dan wali kota se-Riau, Kamis (17/4). (ANTARA/HO-Diskominfotik)

Bengkalis (ANTARA) - Bupati Bengkalis Kasmarni menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Perencanaan Pembangunan se-Provinsi Riau bersama Gubernur Riau Abdul Wahid, serta para bupati dan wali kota se-Riau, Kamis (17/4). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Melati, Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru.

Rakor ini digelar dalam rangka memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyelaraskan program pembangunan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik secara menyeluruh di wilayah Riau.

Dalam kesempatan itu, Bupati Kasmarni menyampaikan sejumlah isu strategis, termasuk program swadaya pangan di Kabupaten Bengkalis. Ia juga melaporkan perkembangan pelaksanaan program prioritas nasional Asta Cita Presiden yang sedang digulirkan di daerahnya.

Selain itu, Kasmarni juga mempertanyakan terkait tunda bayar yang hingga kini belum ditransfer dari pemerintah pusat. Hal ini dinilai penting mengingat keterlambatan tersebut berpotensi menghambat realisasi program-program daerah.

“Kami mengapresiasi pelaksanaan rakor ini sebagai ruang strategis untuk menyamakan persepsi dan menyusun langkah ke depan. Pemerintah Kabupaten Bengkalis siap bersinergi dan berkomitmen mendukung program-program pembangunan yang selaras dengan visi Provinsi Riau,” ungkap Kasmarni dalam sambutannya.

Menurutnya, hasil rakor tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh Pemkab Bengkalis melalui peningkatan koordinasi dan penguatan perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga konsistensi arah pembangunan.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar seluruh kebijakan pembangunan dapat diimplementasikan secara efektif dan merata di seluruh wilayah. Terlebih lagi, sinergi antar pemerintah diyakini mampu menciptakan pelayanan publik yang lebih berkualitas.

“Arahan Bapak Gubernur menjadi pengingat bagi kami untuk terus memperkuat kerja sama lintas sektor dan memastikan program-program di daerah berjalan selaras dengan kebijakan provinsi, demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan masyarakat yang lebih sejahtera,” tutupnya.