Ingin bangun Mall Pelayanan Publik, Bupati Siak ke Bali

Pekanbaru (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Siak melakukan studi tiru dengan mengunjungi Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, untuk membangun hal serupa dengan konsep seperti daerah Pulau Dewata tersebut.

Bupati Siak Alfedri memimpin langsung studi tersebut bersama sekretaris daerahArfan Usman dan Kepala Dinas Kesehatan, Toni Chandra, Jumat. MPP Badung itu adalah yang ke delapan di Indonesia diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 2018 silam.

Oleh karena itu, MPP Pemkab Badung itu akan diadaptasi oleh Pemkab Siak berupa unit pelayanan yang berhasil mengintegrasikan seluruh pelayanan publik baik administrasi kependudukan maupun perizinan berusaha secara daring maupun luring. Selain itu,MPP Kabupaten Badung didukung fasilitas dan infrastruktur pelayanan yang memberikan kenyamanan pada masyarakat yang berurusan dan representatif bagi semua kalangan pemohon pelayanan.

“Kami mendapat informasi bahwa MPP di Kabupaten Badung merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia, baik dari sisi fasilitas maupun pelayanannya, termasuk di sini sudah melakukan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat," kata Alfedri usai berkeliling melihat-lihat loket pelayanan yang ada di MPP Badung.

Alfedri mengungkapkan Siak pada tahun ini akan membangun MPP, untuk meningkatkan mutu pelayanan publik yang sudah ada pada saat ini. Manfaatnya diharapkan dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat dan investor yang ingin menanamkan modal di Negeri Istana tersebut.

“Kami ingin melengkapi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak dengan membangun MPP yang mengadaptasi milik Pemkab Badung, karena itu kami melakukan studi tiru kemari," ujarnya.

Hal itu terutama terkait bagaimana mengintegrasikan pelayanan publik dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal, BUMN dan Perbankan. Sehingga betul-betul kehadiran pemerintah itu dirasakan memberikan kemudahan kepada masyarakat.

Sementara itu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Badung, I Made Agus Aryawan yang menyambut kunjungan Studi Tiru Pemkab Siak. Ia menjelaskan bahwa MPP Kabupaten Badung dibentuk pada Tahun 2018 silam dan membutuhkan waktu 13 bulan.

“Prosesnya dimulai dari koordinasi dan pemetaan instansi-instansi yang akan diajak bergabung di MPP, dan selanjutnya penyiapan kelembagaan dan SOP serta penyiapan sarana dan prasarana, penyiapan SDM dan juga pengembangan inovasi. Terakhir tahapan peluncuran," ungkapnya.

Dari 13 bulan yang dibutuhkan untuk persiapan-persiapan tersebut, saat ini telah bergabung 28 instansi dengan jumlah layanan sebanyak 149 layanan. "Semua sudah tersedia di MPP Kabupaten Badung,” jelas Made.