Pekanbaru (ANTARA) - Pihak DPRD Provinsi Riau melaksanakan rapat bersama Ditjen Perencanaan Keuangan Daerah Kementerian dalam negeri (Kemendagri) membahas usulan pokok pikiran (Pokir) dalam rencana penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 mendatang.
Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto di Pekanbaru, Jumat, mengatakan kehadiran Kemendagri untuk memberikan pencerahan dan menyatukan persepsi antara DPRD dan Pemprov Riau terkait pokok-pokok pikiran anggota legislatif yang dihasilkan dari jaring aspirasi masyarakat.
"Rapat tadi, kita meminta pencerahan dari Kemendagri secara institusi, tadi dihadiri oleh Bapak Bahri Direktur Perencanaan Keuangan Daerah, agar dalam perencanaan APBD 2023 tidak ada lagi silang pendapat antar DPRD dengan Pemprov dalam mengakomodir aspirasimasyarakat yang masuk melalui pokir dewan," kata Hardianto.
Hardianto menjelaskan, pokir berisikan usulan masyarakat saat reses. Tiap anggota Dewan yang menjemput aspirasi ke daerah pemilihan masing-masing, harus siap dengan sejumlah permintaan dari masyarakat.
"Usulan masyarakat tidak hanya masuk melalui pemprov saja tapi banyak dari dewan juga. Karena kami di lapangan langsung menjemput aspirasi masyarakat. Saya rasa ini sama saja outputnya, agar bagaimana APBD ini digunakan sebesar-besarnya untuk masyarakat Riau," kata Hardianto.
Hardianto menambahkan, jika permintaan tersebut prioritas, harusnya Pemprov siap mengakomodir pokir dewan. Dengan begitu, sinergitas kedua lembaga ini akan terjalin dengan baik.
"Kalau memang Pemprov dan DPRD satu persepsi mengakamodir usulan pokir masyarakat yang masuk melalui DPRD maka saya pikir hubungan harmonis antar dua lembaga ini akan terjalin, harmonisasi ini sangat dibutuhkan," kata Politisi Gerindra itu.
DPRD Riau minta Kemendagri beri pencerahan soal pokir
Arsip foto. Paripurna penandatanganan nota kesepakatan KUAPPAS APBD 2022. (ANTARA/Diana S).
