Ambon (ANTARA) - Manajer Kampanye Isu Tambang dan Energi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) RereChristanto meminta adanya proses penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu kepada penambang ilegal emas, sebagai solusi atas konflikdi tambang emas Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku.
"Solusi paling tepat adalah pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu. Karena begini, operasi ilegal ini bukan hanya dilakukan oleh masyarakat saja, ada beking yang bermain di belakangnya,” kata Reredihubungimelalui telepon di Ambon, Rabu.
Ia mengatakan penegak hukum juga harusnya melakukan pendisiplinan terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat.
“Jadi penambangan di sana itu bukan hanya masyarakat yang tanpa izin kemudian dia melakukan aktivitas penambangan, tapi juga termasuk perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin tapi bekerja melampaui izin dan melampaui wilayahnya,” tegasnya.
Menurutnya, salah satu alasan tambang emas ilegal Gunung Botak ini selalu berjalan, karena tidak ada penegakan hukum yang jelas dari pemerintah.
“Soal tambang emas di Gunung Botak ini kan sudah jadi perhatian lama bahkan Pak Jokowi sudah mengimbau untuk menutupnya sejak 2015, tapi tidak ada langkah tegas yang diambil oleh pihak-pihak yang berwenangdi dalamnya,” katanya.
Ia menerangkan jika tambang emas ilegal ini terus berlanjut, dan dimanfaatkan, hal ini akan terus berdampak pada kerusakan lingkungan dan mengancam keselamatan para penambang, karena tidak ada jaminan keselamatan di sana.
“Kalau kita serius mau memastikan kesejahteraan bukan dengan pembiaran situasi seperti ini terus berlangsung. Harusnya kita bijak mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat yang mengelola sumber daya alam tersebut,” jelasnya.
Ia berharap penambangan liar ini segera diperhatikan dan dipertimbangkan. Ia meminta pemerintah memberi penegakan hukum yang adil, serta jaminan ekonomi alternatif kepada masyarakat sekitar, sehingga penambangan liar ini berkurang bahkan tidak lagi terulang.
“Itu juga bagian dari harapan kami. penegakan hukumnya tidak pandang bulu, bukan saja menyasar kepada masyarakat tapi juga kepada perusahaan-perusahaan yang terlibat serta oknum bekingan. Kedua, mendorong ekonomi alternatif masyarakat, supaya dirasakannya hidup mereka itu sejahtera,” pungkasnya.
Walhi minta proses hukum yang adil bagi penambang ilegal di Gunung Botak Maluku
Manajer Kampanye Isu Tambang dan Energi Walhi, Rere Christanto. (ANTARA/dok)
