Pekanbaru, (Antarariau.com) - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan dirinya tetap mewaspadai adanya kepentingan asing melalui organisasi nonpemerintah yang berusaha mengintervensi penyusunan kebijakan pemerintah terkait isu lingkungan, khususnya pada penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
"Jangan ada kepentingan asing dalam masalah ini," kata Siti Nurbaya saat melakukan kunjungan di Pekanbaru, Riau, Selasa.
Dalam kunjungannya di Riau, MenLHK menggelar satu jam sesi pemaparan tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru.
Ia Nurbaya memberikan waktu yang cukup besar bagi LSM lingkungan seperti Greenpeace, Walhi, Jikalahari serta Perspektif Baru untuk menyampaikan rekomendasi penyelesaikan masalah Karhutla Riau.
Sedangkan dari unsur pemerintah daerah, MenLHK mendengarkan pemaparan dari Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Bupati Rokan Hilir Suyatno dan Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir.
Pemandangan tersebut sangat tidak biasa, terutama pada era Menteri Kehutanan sebelumnya yang saat menijau masalah Karhutla hanya meminta penjelasan dari pemerintah daerah dan instansi terkait.
Bahkan Siti Nurbaya menyebut aktivis lingkungan sebagai "outsider" yang bisa memberikan pandangan dalam berdiskusi untuk mencari solusi bersama.
Meski begitu, Siti Nurbaya mengatakan pelibatan "outsider" dalam mencari solusi bukan berarti pemerintah bisa didikte oleh kepentingan asing.
Menurut dia, untuk menyelesaikan masalah Karhutla yang begitu kompleks dirinya tetap menjunjung tinggi Pancasila dan wawasan nusantara.
"Mari kita saksikan bersama-sama, dan kita tahu ilmu mereka seperti apa jadi kita ikuti saja langkah-langkah mereka. Kalau kita tahu langkahnya-langkahnya dan kita juga bisa baca hal-hal di balik itu, saya kira kita masih tetap bisa menyelamatkan bangsa kita," ujarnya.
"Jadi kita mewaspadai itu (kepentingan asing), jangan khawatir," lanjut Siti Nurbaya.
MenLHK menilai yang terpenting sekarang adalah perlu ada tekad bersama untuk menyelesaikan masalah Karhutla yang berulangkali menimbulkan bencana asap di Riau, bahkan sampai terkirim ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.
Ia minta kebijakan penanganan harus terintegrasi yang didukung dengan kepemimpinan di daerah yang konsisten dalam menyelesaikan krisis. "Pemerintah daerah harus lebih kuat lagi menunjukan ke masyarakat supaya percaya bahwa akan ada perubahan," ujarnya.
Menurut dia, perlu adanya penegasan dalam aspek penegakan hukum serta pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas pembukaan lahan gambut.
Ia menggarisbawahi aspek pengawasan terhadap pelaksanaan aturan yang berlaku harus diperkuat sebagai bentuk konsistensi pemerintah menyelesaikan masalah Karhutla.
"Format pengawasan harus diperkuat, bahkan unit pelaksana teknis kehutanan harus turun ke langan dan dimobilisasi," tegasnya.
Menteri Waspadai Kepentingan Asing Dalam Isu Lingkungan
