Ketua Dewan ungkap ratusan juta anggaran LAMR Siak tak diserap

SIAK, (ANTARA) - Permasalahan Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Siak yang tak punya anggaran sendiri mengundang keprihatinan DPRD setempat dengan mendatangi Kantor Lembaga Adat tersebut, Senin.

Ketua DPRD Siak Indra Gunawan datang bersama Ketua Fraksi DemokratSyamsurizal Budi dan Anggota Rakip. Dalam kesempatan itu, Indra mengungkap ada anggaran LAMR Siak pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp461 juta namun tidak terserap pada tahun 2021.

"Akhir bulan ada postur anggaran LAM Rp461 juta sampai di organisasi perangkat daerah. Saya tanya kenapa tak diserap, alasannya begini-begini. Jadi DPRD sudah menyuarakan itu," kata Indra Gunawan.

Namun begitu, lanjutnya, dia tidak mencari siapa yang salah dan benar. Pasalnya, dia baru dilantik September 2021 dan membahas anggaran perubahan 2021 dan murni 2022.

Senada dengan itu, Syamsurizal Budi juga kaget LAMR Siak tidak menerima anggaran tersebut. Padahal, dirinya juga sudah menyampaikan ke Disdikbud soal Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penganggaran lembaga adat.

Menyambut Kedatangan DPRD, Ketua LAMR Siak, Datuk Seri Wan Said mengungkap keadaan lembaganya yang sudah tidak mendapatkan anggaran sejak 2016. Dia merasa sedih melihat gedung LAMR Siak yang besar dan megah kini jadi tak terawat.

"Keluhan sudah tak 'tedayo' lagi, air mata sudah jatuh ke dalam. Mungkin masanya baru hendak menggigit, kami tak tahan lagi. Gedung hancur, Kepolisian Resor Siak pula yang peduli sudah dua kali Jumat 50 orang bawa mesin bersihkan hingga terang," ungkapnya.

Maka dari itu, pihaknya meminta bantuan bagi siapa yang ingin membantu karena kantor ini adalah gedung adat Melayu. Menurutnya, siapa yang terpanggil untuk membantu kesusahannya berarti adalah anak Melayu yang peduli dengan adat.

"Kita bukan melawan dan mencari lawan, tapi kenapa ini dibiarkan," imbuhnya.

Dalam hal operasional, dirinya menghadiri undangan datang diberikan buktinya ke Disdikbud Siak, dinas lalu dikasih Rp300 ribu. Padahal jarak antarkabupaten di Riau itu tidak tak dekat, dan ini bukan setahun dua tahun, sudah enam tahun.

"Kadang saya pinjam uang, karena saya ini tadi baru tahu ternyata SK saya itu sekuriti/petugas keamanan dengan gaji Rp1,5 juta," ungkapnya.

Anggota Kajian Budaya LAMR Siak, Deddy Irama mengatakan sebenarnya pihaknya tak perlu meminta. Seharusnya penguasa sudah berinisiatif karena adat ini payung negeri. "Upaya sudah kita lakukan, tapi tidak juga, katanya tidak ada hibah, tapi mengapa daerah lain bisa," sebut dia.