DJPb sebut perolehan pendapatan Riau 2021 sebesar Rp30,08 triliun

Pekanbaru (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Ismed Saputra mengatakan realisasi perolehan pendapatan Provinsi Riau tercatat Rp30,08 triliun.

Pendapatan negara ini terdiri atas realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp16,92 triliun. Penerimaan cukai Rp263,44 miliar, bea masuk Rp159,57 miliar, bea keluar Rp12 triliun, dan PNBP Rp986,14 miliar.

"Khusus realisasi penerimaan perpajakan tercapai 102,8 persen melebihi dari target APBN 2021 yaitu Rp16,468 triliun, dengan pertumbuhan dibandingkan tahun 2020 sebesar 19,36 persen dipengaruhi membaiknya penerimaan pajak dari mayoritas sektor utama penyumbang penerimaan pajak, yang diikuti pemanfaatan stimulus perpajakan yang tinggi," kata Ismed di Pekanbaru, kepada wartawan di Pekanbaru, Jumat

Dia mengatakan sumber pendapat Riau juga berasal dari kinerja penerimaan cukai sebagai dampak kebijakan tarif cukai hasil tembakau, efektivitas pengawasan, serta peningkatan aktivitas ekspor dan impor.

"Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) didukung meningkatnya harga komoditas (minyak mentah, minerba, CPO) serta membaiknya layanan PNBP K/L seiring meningkatnya aktivitas masyarakat sehingga juga mempengaruhi realisasi belanja Riau," katanya.

Ia menybutkan realisasi belanja negara di Provinsi Riau mencapai Rp30,09 triliun, sejalan dengan strategi kebijakan APBN yang bersifat countercyclical yang diambil Pemerintah untuk menangani munculnya varian delta pada paruh kedua tahun 2021.

Realisasi belanja sebesar itu juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dampak pandemi COVID-19.

"Realisasi belanja Pemerintah Pusat di Riau mencapai Rp7,73 triliun atau 96,37 persen terdiri atas realisasi belanja pegawai Rp3,14 triliun, belanja barang Rp2,76 triliun, belanja modal Rp1,8 triliun, dan belanja sosial Rp24,65 miliar," jelasnya.

Ia mrngatakan, sejumlah faktor yang memengaruhi realisasi belanja Pemrov Riau ersebut antara lain peningkatan pagu belanja K/L untuk mendukung penanganan COVID-19 dan berbagai program pemulihan ekonomi nasional (PC PEN) di bidang kesehatan, perlindungan sosial, sektoral K/L dan juga bantuan pelaku UMKM.

Kemudian, untuk realisasi TKDD tahun 2021 pada Provinsi Riau mencapai Rp24,25 Triliun (116,41 persen) ,dan Kabupaten Bengkalis menjadi pemda dengan tingkat realisasi TKDD tertinggi yaitu 153,36 persen sedangkan Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemda dengan tingkat realisasi TKDD terendah yaitu 101,30 persen.

"Capaian realisasi TKDD tahun 2021 pemda lingkup Provinsi Riau semuanya di atas 100 persen karena rata-rata Dana DBH realisasinya di atas 100 persen juga," kata Ismed.

Lalu, realisasi DAK fisik seluruh pemda lingkup Provinsi Riau mencapai Rp1,49 Triliun atau 88,96 persen dari pagu sebesar Rp1,51 Triliun. Kabupaten Rokan Hulu merupakan pemda dengan tingkat penyaluran DAK Fisik tertinggi yaitu 93,4 persen.

"Sementara Pemprov Riau tercatat dengan tingkat penyalurannya terendah yaitu 82,30 persen," jelasnya.

Sedangkan, untuk realisasi Dana Desa seluruh pemda lingkup Provinsi Riau mencapai Rp1,477 Triliun atau 99,51 persen dari pagu sebesar Rp1,484 Triliun. Kabupaten Rokan Hulu dan Kepulauan Meranti merupakan pemda dengan tingkat penyaluran Dana Desa tertinggi yaitu mencapai 100 persen. Sementara Kabupaten Kampar yang tingkat penyaluran dana desanya terendah yaitu 99,38 persen.

Selanjutnya, penyaluran Dana BOS untuk seluruh sekolah di seluruh pemda lingkup Provinsi Riau mencapai Rp1,46 Triliun atau 98,44 persen dari pagu sebesar Rp1,48 Triliun. Kabupaten Kampar menjadi pemda dengan jumlah sekolah terbanyak yang menerima penyaluran Dana BOS yaitu sejumlah 2.201 sekolah dengan nilai penyaluran Rp170,71 miliar.

Sedangkan Kota Dumai merupakan pemda dengan jumlah sekolah paling sedikit yang menerima Dana BOS yaitu sejumlah 549 sekolah dengan nilai penyaluran Rp73,4 miliar.