Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatakan keberhasilan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) bergantung pada penguatan sinergi dan koordinasi semua pihak terkait.
"Kunci keberhasilan kita ke depan, apapun itu, sebaik apapun itu, selengkap apapun itu dokumen, tetapi kalau kita tidak bisa menerjemahkan, tidak bisa mengimplementasikan, itu justru tidak ada artinya, tapi sekali lagi, kekuatan, memperkuat koordinasi, sinergi multipihak menjadi sangat penting," kataDeputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ratna Susianawati dalam acara "Kenduri Perdamaian" yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis.
Pihaknya mengatakan sinergi yang diperlukan tidak hanya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah namun juga oleh jaringan masyarakat sipil.
"Kami memahami bahwa justru teman-teman inilah yang tahu persis kondisi di lapangan, ini yang menjadi kekuatan bagi kami di tingkat pemerintah," katanya.
Ratna menjelaskan perempuan dan anak merupakan kelompok rentan dalam situasi konflik sosial karena mereka berpotensi menjadi korban kekerasan dan perlakuan-perlakuan diskriminatif.
"Mereka akhirnya menjadi korban kekerasan, perlakuan-perlakuan diskriminatif, bagaimana aksesibilitas mereka untuk mendapatkan layanan-layanan dasar, kemudian juga mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak baik dan sebagainya," katanya.
Oleh karena itu, penguatan kapasitas perempuan merupakan hal yang penting. Dalam hal ini, perempuan diminta menjadi agen perubahan.
Dia mengatakan jika perempuan dan anak diberikan akses dan ruang untuk berkarya maka dapat menjadi sumber potensial pembangunan.
"Bagaimana memberikan ruang-ruang yang aksesibilitas kepada perempuan dan anak ini menjadi sumber potensial pembangunan karena ini akan menentukan bagaimana pembangunan ini nantinya akan berhasil," tuturnya.
Terlebih, menurutnya, porsi jumlah perempuan dan anak mencapai 2/3 dari seluruh penduduk Indonesia.
Berita Lainnya
KDRT di Batam belum ada kepastian hukum, ini langkah Kementerian PPPA
29 April 2023 9:15 WIB
Izin Tak Lengkap Menara Telekomunikasi Disegel Aparat
03 April 2017 15:30 WIB
Jokowi Jenguk Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Hasyim Muzadi
15 March 2017 11:05 WIB
Pemko Batu Alokasikan Rp4,3 Miliar Untuk Bantu Ibu Hamil
07 February 2017 10:50 WIB
Liburan Imlek, Pantai Selatbaru di Bibir Selat Malaka Dipadati Pengunjung
29 January 2017 21:40 WIB
Jalani Pemeriksaan Di Imigrasi Pekanbaru, TKA Ilegal Mengaku Stres
18 January 2017 16:55 WIB
Pelajar Sekolah Di Inhil Banyak Yang "Ngelem"
13 January 2017 6:15 WIB