Kado akhir tahun, Kampar terima penghargaan tertinggi kepatuhan pelayanan publik

Bangkinang Kota (ANTARA) - Setelah menerima berbagai penghargaan tingkat nasional, Kabupaten Kampar kembali menerima penganugerahan predikat kepatuhan tinggi standar pelayanan publik tahun 2021 kategori Pemerintah Kabupaten se-Indonesia.

Penghargaan tersebut langsung diterima Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto dari Ketua Ombudsman RIDR Mukhamad Najih di Jakarta, Rabu.

Untuk diketahui, peringkat pertama yang diraih Kabupaten Kampar dengan nilai 99,70 merupakan peringkat tertinggi dari 416 kabupaten yang ada di Indonesia. Sebanyak 103 pemerintahan kabupaten dengan capaian pemerintah kabupaten pada zona hijau, sedangkan pada zona kuning ada sebanyak 226 pemerintahan kabupaten dan zona merah terdapat 87 kabupaten.

Sedangkan untuk lima kabupaten teratas mendampingi Kabupaten Kampar adalah Deli Serdang, Rokan Hilir, Landak dan Kutai Kartanegara.

Bupati Kampar Catur Sugeng pada kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih kepada Presiden RI Joko Widodo, Kepala Ombudman RI serta pihak-pihak yang telah memberikan penghargaan ini.

"Semoga ini menjadi motivasi dan menjadi inspirasi dalam kegiatan pelayanan publik di seluruh Indonesia khususnya pada Pemkab Kampar," kata Catur Sugeng Susanto yang didampingi sejumlah pejabat lainnya seperti Asisten III Setdakab Kampar Ir. Azwan, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Yuricho Efril, Kepala Dinas PMTSP Hambali, dan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Rahmat.

Selain itu, Catur Sugeng juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur dan semua pihak yang telah berperan dalam capaian penghargaan ini. Semoga ke depan terus mampu mempertahankan pelayanan ini dan terus berinovasi, sehingga masyarakat kami akan merasa senang dan bahagia," kata Catur sumringah.

Sementara itu, Kepala Ombusman RI Mukhamad Najih menyampaikan selamat kepada Kabupaten Kampar dengan meraih pertama terbaik nasional. Semoga hal itu bisa dipertahankan dan ditingkatkan.

Mukhamad juga menyampaikan penilaian ini dilakukan dalam upaya perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh internal yang melibatkan perwakilan di seluruh Indonesia.

Penilaian kepatuhan dilaksanakan berlandaskan kepada integritas kepatuhan keadilan non diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan keterbukaan dan kerahasiaan ruang lingkup.