Legislator ini kesal Pemkab Inhu tolak program RLH senilai Rp10 miliar

Pekanbaru (ANTARA) - Anggota DPRD Riau daerah pemilihan Indragiri Hulu, Manahara Napitupulu menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten Inhu yang menolak pembangunan Rumah Layak Huni yang telah dialokasikan senilai Rp10 miliar pada APBD 2021 ini. Padahal program RLH sangat membantu penerima manfaat yang notabennya merupakan masyarakat kurang mampu.

"Pemrov Riau telah menganggarkan Rp10 miliar yang nantinya disebar diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Inhu. Satu unit rumah dipatok Rp65 juta. Sangat kita sayangkan kenapa kendalanya ada di Pemkab. Ini membuktikan kalau Pemkab tidak berpihak ke masyarakat," ujar Manahara di Pekanbaru, Rabu.

Kata dia, jika program ini terealisasi juga akan terasa manfaatnya bagi masyarakat sekitar. Sebab, pembangunan setiap unit rumah melibatkan masyarakat melalui pembentukan Kelompok masyarakat (Pokmas).

"Jika terealisasi bukan hanya akan membantu masyarakat yang mendapatkan bantuan RLH, namun masyarakat di sekelilingnya juga mendapatkan rezeki, karena untuk pembangunan RLH melibatkan Pokmas yang dibentuk kepala desa," paparnya.

Dia mengatakan sudah menanyakan kepada Pemkab Inhu terkait persoalan yang menyebabkan mereka tidak menindaklanjuti program RLH yang sangat dibutuhkan masyarakat ini. Namun, Manahara malah mendapat jawaban yang tidak masuk akal dari Pemkab setempat.

"Saya sudah tanyakan langsung kepada mereka, alasannya mereka tidak memiliki nomenklatur seperti yang diminta oleh Pemrov Riau. Dan alasan lain yang tidak masuk akal menurut saya, mereka katakan bahwa data hasil survei dan verifikasi dinas PUPR tidak sinkron dengan data yang dimiliki oleh Dinas Sosial," kata dia.

Menurutnya, kendala seperti itu tidak bisa dijadikan alasan karena sudah seharusnya Pemkab melakukan pembaharuan data yang didapat dari pihak desa di setiap kecamatan.

"Sementara dari informasi pihak desa mereka sudah mengajukan data terbaru ke Pemkab Inhu, tetapi di Pemkabnya tidak merubah data. Artinya, dengan adanya data terbaru seharusnya mereka bisa menyesuaikan data yang terbaru itu," kata dia.

Sebagai informasi, terdapat tiga daerah di Provinsi Riau menolak program RLH Pemerintah Pemprov Riau dibangun tahun ini. Tiga daerah itu yakni Kabupaten Indragiri Hulu, Siak dan Kuantan Singingi.