Meranti (antarariau) - Dana alokasi desa (ADD) di berbagai kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau disinyalir rawan jadi sasaran pemalakan ataupun pungli oleh oknum dengan cara pemotongan hingga tujuan dari program jadi tidak optimal.
"Kalau untuk pemalakan itu saya tidak menampik, tapi khusus di wilayah saya tidak ada pemotongan oleh aparat," kata Camat Tebingtinggi Timur Helfandi di Meranti, Senin.
Hal itu dikemukakannya terkait dengan lambannya pengajuan pencairan ADD tahap II oleh para Kades di Tebingtinggi Timur.
Diluar apakah sinyalemen itu benar atau tidaknya, lanjut Helfandi, dirinya selaku Camat akan terus mendesak para kepala desa untuk segera mengajukan pencairan 40 persen ADD tahap II, serta menyelesaikan surat pertanggungjawaban tentang penggunaan 60 persen ADD pada tahap I lalu.
"Mengingat tahun anggaran 2012 akan segera berakhir. Pemerintah Kecamatan Tebingtinggi Timur sudah melakukan monitoring lapangan dan evaluasi kegiatan ADD tahap I sebesar 60 persen pada dua bulan terakhir, disamping dalam rangka verifikasi untuk pengajuan ADD 40 persen pada tahap II tahun anggaran 2012," ujarnya.
Sebelumnya, kata Helfandi, dirinya sudah memerintahkan Sekcam dan Plh Kasi PMD Kecamatan untuk menyurati Kepala Desa se Kecamatan Tebingtinggi Timur agar segera mengajukan pencairan ADD tahap II itu.
"Sampai saat ini baru satu Kepala Desa yang sudah mengajukan usulan pencairan ADD tahap II," ungkapnya.
Guna kelancaran proses pencairan ADD tersebut, pihaknya melalui tim fasilitasi ADD kecamatan juga terus melakukan pendampingan dalam melakukan verifikasi serta perbaikan SPj yang disampaikan Pemdes.
Namun sementara ini masih banyak desa yang belum mengajukan berkas pencairannya serta belum mengantar SPj ADD tahap I.
"Tentunya harapan saya kepada seluruh Kades agar segera mengajukan pencairan ADD tahap II dengan catatan agar SPj tahap I sudah selesai dilaksanakan, baik itu administrasi dan fisik belanja serta kegiatan pekerjaan di lapangan," ujarnya.
Jika sampai dengan akhir bulan November tidak juga mengajukan pencairan, maka nanti SPj ADD tahap II akan susah dilaksanakan secara administrasi, ujar mantan Kasubbag Protokol Bagian Umum Setdakab Kepulauan Meranti itu.
Dana alokasi desa kerap di Meranti jadi sasaran pungli
