PM Jepang Suga undur diri, bagaimana kalender politik Jepang selanjutnya?

id Berita hari ini, berita riau terbaru, berita riau antara, PM Jepang

PM Jepang Suga undur diri, bagaimana kalender politik Jepang selanjutnya?

Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga menghadiri konferensi pers mengenai tanggapan Jepang atas wabah virus corona (COVID-19), di rumah dinasnya di Tokyo, Jepang, Kamis (17/6/2021). (ANTARA FOTO/REUTERS/Issei Kato/Pool/HP/djo)

Tokyo (ANTARA) - Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga telah mengumumkan bahwa dia tidak akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua sebagai pemimpin Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa.

Langkah pengunduran diri Suga itu menyiapkan panggung untuk perdana menteri baru setelah pemungutan suara kepemimpinan partai pada 29 September.

Baca juga: PM Jepang sebut akan bicara HAM, tekankan relasi konstruktif dengan China

Sejauh ini anggota parlemen seperti mantan menteri luar negeri Fumio Kishida, Menteri Urusan Vaksin COVID-19 Taro Kono, dan mantan Menteri Dalam Negeri Sanae Takaichi telah menyatakan ambisi mereka untuk mencalonkan diri.

Berikut langkah dan tanggal penting dalam kalender politik Jepang selanjutnya untuk perlombaan kepemimpinan LDP.

1) Kampanye untuk pemilihan pimpinan LDP dimulai pada 17 September. Suara dihitung pada 29 September.

2) Kandidat teratas dalam pemilihan pimpinan LDP saat ini adalah Fumio Kishida, Taro Kono dan Sanae Takaichi.

3) Mantan menteri pertahanan Shigeru Ishiba, yang sering mendapat peringkat tinggi dalam jajak pendapat popularitas, memutuskan untuk tidak mencalonkan diri dan akan memberikan dukungannya untuk Taro Kono, menurut laporan media lokal.

4) Mengapa pemilihan pimpinan LDP itu penting? Itu karena pemenang pemilihan kepemimpinan LDP diharapkan menggantikan Suga sebagai perdana menteri Jepang mengingat mayoritas LDP di parlemen Jepang.

5) Selanjutnya, perdana menteri baru Jepang akan menghadapi pandemi COVID-19 yang tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Selain itu, PM baru Jepang juga harus menghadapi ekonomi negara yang menjadi sulit akibat pembatasan darurat yang diberlakukan karena penyebaran virus corona.

6) Bagaimana cara kerja pemungutan suara (untuk pemilihan pimpinan LDP)?

Pertama, akan ada 766 suara yang diperebutkan untuk pemilihan kepemimpinan LDP, dengan kandidat yang mengambil mayoritas suara ditetapkan untuk menjadi presiden partai.

Baca juga: Indonesia sambut kunjungan PM Jepang Yoshihide Suga

Lalu, setengah dari 766 suara akan dialokasikan untuk anggota parlemen LDP yang masing-masing akan memberikan satu suara.

Sementara distribusi sisa 383 suara ditentukan oleh 1,13 juta anggota partai yang terdaftar di LDP. Suara yang dikeluarkan oleh anggota partai akan dialokasikan menurut sistem perwakilan proporsional yang disebut metode D'Hondt.

Kemudian jika tidak ada yang memenangkan mayoritas suara dalam putaran pertama pemungutan suara, akan ada pemungutan suara putaran kedua antara dua kandidat teratas. Sebanyak 430 suara akan diberikan dalam putaran kedua, di mana 383 anggota parlemen dan 47 cabang partai lokal masing-masing akan diberikan surat suara.

7) Apa agenda selanjutnya dalam kalender politik Jepang setelah pemilihan kepemimpinan LDP?

Setelah pemimpin LDP baru terpilih, parlemen akan dipanggil ke dalam sesi untuk memilih perdana menteri Jepang berikutnya. Kandidat yang memenangkan mayoritas suara yang diberikan oleh majelis rendah dan tinggi parlemen akan mengambil posisi teratas negara itu.

Baca juga: Jajak pendapat nyatakan dua pertiga publik Jepang dukung kabinet Suga

Mengingat LDP memegang suara mayoritas di kedua majelis, pemimpin LDP kemungkinan akan terpilih sebagai perdana menteri Jepang yang baru.

Selanjutnya, perdana menteri baru juga diharapkan untuk membentuk kabinet baru dan merombak pengurus partai LDP pada awal Oktober 2021.

8) Kapan pemilihan umum berikutnya berlangsung?

Masa jabatan anggota majelis rendah parlemen saat ini berlangsung hingga 21 Oktober, yang berarti pemilihan umum akan diadakan pada tahun ini.

Perdana menteri (yang sedang menjabat) berhak membubarkan majelis rendah parlemen dan mengadakan sebuah pemilihan umum cepat. Pemilu cepat harus dilakukan dalam waktu 40 hari sejak perdana menteri membubarkan majelis rendah parlemen.

Mengingat masa jabatan anggota majelis rendah akan berakhir pada 21 Oktober, maka pemilihan umum cepat paling lambat dapat dilakukan pada 28 November. Di Jepang, pemilihan umum biasanya diadakan pada Minggu.

Baca juga: Survei: Yoshihide Suga jadi pilihan favorit menggantikan Perdana Menteri Abe

Namun, jika perdana menteri tidak membubarkan majelis rendah dan anggota parlemen menjalankan masa jabatan penuh, pemilihan umum harus diadakan dalam waktu 30 hari setelah penutupan parlemen.

Dalam hal ini, pemilihan umum paling lambat akan berlangsung pada 14 November.

Sumber: Reuters