Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto mengapresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memprioritaskan sektor kesehatan pada tahun depan dengan alokasi anggaran Rp255,3 triliun dalam Pidato RAPBN 2022 serta Nota Keuangan.
"Menurut saya ini progres yang penting terkait anggaran di mana upaya untuk menangani sektor kesehatan terlihat dari jumlah anggaran yang dialokasikan lebih besar, sehingga menurut saya hal tersebut patut menjadi apresiasi positif dari Pidato RAPBN 2022 serta Nota Keuangan ini," ujar Eko kepada Antara di Jakarta, Senin.
Baca juga: Alokasi anggaran KPU Riau untuk Pilkada 2020 mencapai Rp224,1 miliar
Ekonom INDEF itu memperkirakan tahun 2022 merupakan masa transisi. Dengan demikian momentum penanganan sektor kesehatan pada masa pandemi berada di tahun 2022.
"Tahun depan harapannya memang arah untuk aspek kesehatan jauh lebih terasa, mungkin tidak hanya pada aspek penanganan pandemi tetapi juga mungkin pada aspek bagaimana untuk mendukung aspek jaminan sosialnya," kata Eko.
Eko juga berharap harapan tersebut tentunya juga dapat diterjemahkan ke dalam bentuk kemudahan-kemudahan layanan kesehatan kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat menengah ke bawah.
Sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Anggaran kesehatan dalam APBN 2022 direncanakan sebesar Rp255,3 triliun, atau 9,4 persen dari belanja negara.
Baca juga: Selama COVID-19, Pemerintah tingkatkan alokasi anggaran JKN-KIS
Hal tersebut merupakan salah satu dari enam fokus utama dalam kebijakan APBN 2022 yakni melanjutkan upaya pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan.
Untuk penanganan COVID-19, fokus pemerintah antara lain, antisipasi risiko dampak COVID-19, dengan testing, tracing, dan treatment, melanjutkan program vaksinasi COVID-19, serta penguatan sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan.
Presiden Jokowi juga menginginkan agar Indonesia harus membenahi fasilitas layanan kesehatan dari hulu hingga hilir, dari pusat hingga daerah, transformasi layanan primer, layanan rujukan, peningkatan ketahanan kesehatan, peningkatan kualitas dan redistribusi tenaga kesehatan, serta pengembangan teknologi informasi dalam layanan kesehatan.
Baca juga: Pemaksimalan Fungsi Kampung KB 2018 Akan Didukung Alokasi Anggaran Desa
