Presiden Brazil Jair Bolsonaro siapkan amandemen konstitusi tangani kewajiban bayar pemerintah

id Berita hari ini, berita riau terbaru, berita riau antara,Brazil

Presiden Brazil Jair Bolsonaro siapkan amandemen konstitusi tangani kewajiban bayar pemerintah

Reaksi Presiden Brasil Jair Bolsonaro saat upacara di Istana Planalto di Brasilia, Brasil, 5 Agustus 2021 (ANTARA/REUTERS/Adriano Machado/pri.)

Brasilia (ANTARA) - Presiden Brazil Jair Bolsonaro mengatakan pada Senin (9/8) bahwa dia sedang mempersiapkan proposal amandemen konstitusi untuk menangani pembayaran utang pemerintah atas perintah pengadilan yang akan dibayar dari hasil privatisasi.

Bolsonaro mengungkapkan proposal itu selama kunjungan ke Kongres untuk mengungkap restrukturisasi program kesejahteraan Brazil. Dia tidak merinci bagaimana pembayaran utang legal pemerintah akan diubah.

Baca juga: Hakim Mahkamah Agung Brazil cabut paspor mantan Menteri Lingkungan Hidup

Namun, para pejabat mengatakan utang terbesar akan dibagi dari waktu ke waktu untuk menghindari dampak dramatis pada defisit anggaran.

Pekan lalu, Menteri Ekonomi Paulo Guedes mengatakan pembayaran atas perintah pengadilan pada 2022 dapat mencapai 90 miliar reais (Rp244,8 triliun), angka yang bisa membuat anggaran tahun depan seperti "meteor."

Pembayaran adalah pengeluaran yang harus dilakukan pemerintah - seringkali terdiri dari kompensasi, tunjangan dan pengembalian pajak - setelah kalah di pengadilan.

Angkanya telah melonjak secara dramatis dari 40-50 miliar reais (Rp110 triliun-Rp137,6 triliun) per tahun sejak Bolsonaro mengambil alih kekuasaan pada 2019.

Dampak fiskal dari meningkatnya utang legal pemerintah telah mengkhawatirkan investor dan melemahkan real Brazil terhadap dolar AS dalam beberapa hari terakhir.

Baca juga: Argentina putuskan akan batasi penerbangan dari Brazil, Chile, Meksiko

Menteri Kewarganegaraan Joao Roma mengatakan amandemen yang diusulkan akan membentuk dana berdasarkan privatisasi perusahaan negara yang dapat digunakan untuk membayar utang legal.

Amandemen konstitusi diperlukan karena pembayaran utang legal diatur dalam konstitusi.

Roma, yang wewenangnya mencakup program jaminan sosial, mengatakan dana privatisasi juga akan digunakan sebagian untuk mendanai program kesejahteraan yang direstrukturisasi bagi masyarakat miskin.

Proposal tersebut akan meningkatkan manfaat bulanan bagi jutaan keluarga termiskin di Brazil dan mengubah nama program dari "Bolsa Familia" menjadi "Auxilio Brasil".

Baca juga: Presiden Brazil tolak jarak sosial meski ada rekor kasus COVID-19 90 ribu

Bolsonaro mengatakan pembayaran kesejahteraan bulanan Auxilio Brasil akan meningkat setidaknya 50%, meningkatkan pemberian minimum menjadi 300 reais (Rp825 ribu) dari 190 reais (Rp522 ribu) saat ini mulai November.

Roma mengatakan program itu akan diperluas untuk mencakup 16 juta orang dari 14,6 juta saat ini.

Awalnya, pemerintah memperkirakan program kesejahteraan yang direstrukturisasi akan menelan biaya 18 miliar reais (Rp49,5 triliun).

Dia mengatakan pada konferensi pers bahwa program kesejahteraan baru tidak akan melebihi batas anggaran negara yang diamanatkan secara konstitusional.

"Kami ingin meningkatkan pembayaran rata-rata, tetapi kami harus bertindak dengan tanggung jawab fiskal untuk menghindari ketimpangan keuangan pemerintah," katanya.

Baca juga: Brazil melaporkan alami kematian harian terburuk sejak pandemi COVID-19 mulai

Sumber: Reuters