Bengkalis (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis akhirnya mendapat kecipratan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari jalan tol trans Sumatera ruas Pekanbaru-Dumai untuk sektor pajak PBB-P2 sebesar Rp12,2 miliar per tahun.
Kepastian tentang potensi PAD sebesar Rp12,2 miliar ini tertuang pada saat penandatangan dan penyerahan SPPT PBB-P2 Tol Trans Sumatera, ruas Pekanbaru Dumai antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan PT Hutama Karya di Kantor Walikota Pekanbaru, Selasa (6/7).
Sebelum dilakukan penyerahan SPPT PBB-P2 kepada PT.Hutama Karya terlebih dahulu dilakukan Penandatangan SPPT PBB-P2 Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Supardi, yang disaksikan kepala daerah yang hadir, saat itu Bupati Bengkalis diwaliki Asisten III Setda Bengkalis H Tengku Zainudin.
Sebagaimana diketahui, terdapat lima kabupaten/kota yang termasuk kawasan pembangunan Tol Trans Sumatera Ruas Pekanbaru-Dumai. Jalan tol yang dibangun PT Hutama Karya dan diresmikan Presiden Joko Widodo 25 September 2020 lalu.
Ruas jalan tol Pekanbaru – Dumai sepanjang 131,5 km, melawati 5 Kabupaten/kota, Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai
Secara rinci, Kota Pekanbaru sepanjang 1,4 km, Kabupaten Kampar 8,8 km, Kabupaten Siak sepanjang 43,8 km, Kabupaten Bengkalis 59 km, Kota Dumai sepanjang 16,5 km, dari 131,5 km tersebut, sepanjang 59 Km melewati Kabupaten Bengkalis.
Pajak PBB-P2 Tol Trans Sumatera Ruas Pekanbaru-Dumai terbesar 12,2 miliar per tahunnya yang didapatkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dibandingkan empat Kabupaten/kota lainnya.
"Dengan adanya potensi pajak PBB-P2 Tol Trans Sumatera Ruas Pekanbaru-Dumai Rp12,2 miliar secara langsung dapat meningkatkan PAD serta dapat dipergunakan untuk melaksanakan pembangunan Kabupaten Bengkalis Negeri Junjungan," ujar Kepala Bapenda Bengkalis Supardi.
Baca juga: Siak Terima PAD Rp8,9 Miliar per tahun dari Tol Pekanbaru-Dumai
Baca juga: Mantap, Pemkab Kampar terima pajak dari Tol Pekanbaru-Dumai Rp2,3 miliar/tahun
Baca juga: Diduga ulah mafia tanah, Anggota DPR RI minta pemerintah cek lahan warga yang dicomot jadi hutan
Berita Lainnya
Hadiri HUT TNI ke-79, ini harapan Kapolres Bengkalis
05 October 2024 17:10 WIB
Akhmad Sudirman dilantik jadi PJs Bupati Bengkalis
24 September 2024 19:02 WIB
Buka sosialisasi ANBK tingkat SD, ini harapan Kadisdik Bengkalis
21 September 2024 15:38 WIB
Resmikan RSUD di Rupat, Bupati : Jangan buat alur pelayanan berbelit
20 September 2024 15:48 WIB
Bupati Bengkalis minta Galeri Grand Mandau berkembang jadi lembaga mikro ekonomi
20 September 2024 0:16 WIB
Dua putra Bupati Bengkalis jabat pimpinan sementara DPRD
17 September 2024 23:53 WIB
45 anggota DPRD dilantik, ini harapan Bupati Bengkalis
17 September 2024 23:30 WIB
Lagi, Kasmarni perpanjang masa jabatan kades
13 September 2024 21:55 WIB