Pekanbaru (ANTARA) - Informasi yang disampaikan Anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Riau Syahrul Aidi terkait adanya dugaan mafia tanah yang bermain dalam pembebasan lahan Tol Pekanbaru-Padang direspon cepat oleh pemerintah pusat.
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Surya Tjandra didampingi Syahrul Aidi turun langsung ke Provinsi Riau. Disana, mereka melakukan dialog dengan 70 warga Desa Kualu Nenas yang lahannya terkena pembangunan Tol Pekanbaru-Padang, namun statusnya sudah berubah menjadi Hutan Produksi Konvensi (HPK).
Dalam sambutannya, Syahrul Aidi menyampaikan apresiasi kepada BPN yang telah cepat tanggap dalam merespon keresahan warga yang saat ini sedang berjuang dalam mendapatkan keadilan. Besar harapannya agar melalui pertemuan ini didapatkan solusi kongkret yang diberikan oleh pemerintah.
"Berawal dari kasus ini yang kita suarakan di pusat, nah muncul lagi kasus serupa ke permukaan. Ada tanah warga lainnya di berbagai wilayah di Riau juga berubah status. Artinya, kejadiannya bukan terjadi di sini saja. Namun banyak daerah lainnya," tegas Syahrul Aidi.
Dia menambahkan, dari kasus pencomotan lahan warga menjadi HPK seakan menegaskan adanya permainan mafia tanah di Riau.
Dia meminta agar kasus ini juga diselesaikan oleh Kementerian ATR/BPN. Apalagi untuk lahan yang telah dikuasi masyarakat untuk pemukiman dan bercocok tanam.
Sementara itu, Wakil Menteri ATR/BPN, Surya Tjandra menegaskan, pembebasan lahan warga ini merupakan tanggung jawab pemerintah. Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan saling berkoordinasi untuk menuntaskan persoalan tersebut.
"Tiga institusi tersebut harus segera bertemu melakukan pertemuan agar target yang direncanakan pada bulan Desember 2021 Tol Pekanbaru - Bangkinang bisa diresmikan. Dari pihak PT Hutama Karya menyampaikan sisa pembangunan ini diperkirakan akan memakan waktu lima bulan, artinya sebulan ke depan semuanya sudah selesai," terangnya.
Hadir pula dalam pertemuan itu, Gubernur Riau Syamsuar, Bupati Kampar Catur Sugeng beserta pejabat daerah lainnya.
Baca juga: Dugaan mafia tanah proyek Tol Pekanbaru-Padang, ini tanggapan DPRD Ri
Baca juga: Wagub Sumbar : Percepat pembebasan lahan Tol Padang-Pekanbaru
Diduga ulah mafia tanah, Anggota DPR RI minta pemerintah cek lahan warga yang dicomot jadi hutan
Presiden Joko Widodo meninjau ruas tol Pekanbaru-Padang Seksi Pekanbaru-Bangkinang di Kabupaten Kampar, Riau, Rabu (19/5/2021). Proyek tol Pekanbaru – Padang yang ditargetkan selesai pada Desember 2021 tersebut akan meningkatkan mobilitas dan daya saing produk yang dihasilkan oleh Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat. (ANTARA/HO-Setpres)
