Sri Mulyani sebut penyaluran kredit dari program penempatan dana capai Rp387,21 triliun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan penyaluran kredit atas program penempatan dana pada bank umum mitra telah mencapai Rp387,21 triliun untuk 5,2 juta debitur per 11 Juni 2021.

“Total dari penyaluran kredit mencapai Rp387 triliun mayoritas adalah kredit yang diberikan oleh Himbara kemudian disusul oleh BPD dan bank syariah,” katanya dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin.

Baca juga: Menkeu Sri Mulyani: Butuh dana Rp3.461 triliun penuhi Perjanjian Paris

Sri Mulyani menyatakan realisasi itu tersebar di bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) sebesar 76 persen, bank pembangunan daerah (BPD) 21,3 persen dan bank syariah 2,7 persen.

Ia merinci perkembangan penyaluran kredit di Himbara adalah Rp294,1 triliun, BPD Rp82,62 triliun, dan bank syariah Rp10,49 triliun.

Ia menjelaskan penyaluran kredit per wilayah terdiri dari Kalimantan kepada 252.480 debitur dengan nilai Rp21,43 triliun dan Sumatera Rp61,36 triliun kepada 826.216 debitur.

Kemudian kepada 3,24 juta debitur Pulau Jawa dengan nilai Rp249 triliun, Bali dan Nusa dengan nilai Rp17,94 triliun kepada 266.182 debitur, serta Sulawesi, Maluku, dan Papua senilai Rp36,87 triliun kepada 585.790 debitur.

Sementara itu, ia mengatakan untuk penjaminan kredit UMKM secara akumulasi sejak 2020 hingga 18 Juni 2021 sudah dilakukan pembayaran imbal jasa penjaminan (IJP) sebesar Rp2,2 triliun dengan realisasi kredit yang disalurkan Rp33,5 triliun untuk 1,75 juta debitur.

“Kalau tadi penyaluran kredit dari penempatan dana sedangkan ini dalam bentuk bantuan UMKM yaitu penjaminan kredit,” ujarnya.

Ia menjelaskan pembayaran IJP Rp2,2 triliun meliputi pada 2020 sebesar Rp1,09 triliun dan Rp1,13 triliun untuk 2021 per 18 Juni.

Sedangkan realisasi kredit yang disalurkan mencapai Rp33,5 triliun meliputi Rp18,24 triliun pada 2020 dan Rp15,25 triliun untuk 2021 per 18 Juni dengan total jumlah debitur 1,75 juta.

Berdasarkan penyaluran penjaminan kredit per wilayah meliputi Sumatera Rp6,46 triliun bagi 439.350 debitur, Jawa Rp19,59 triliun bagi 1,13 juta debitur, serta Bali dan Nusa Rp1,59 triliun bagi 76.917 debitur.

Selanjutnya, Maluku dan Papua Rp0,87 triliun bagi 1.946 debitur serta Sulawesi Rp2,53 triliun bagi 52.074 debitur.

Baca juga: Menteri keuangan Sri Mulyani paparkan faktor ekonomi 2022 ditargetkan tumbuh 5,8 persen

Baca juga: Menteri Keuangan Sri Mulyani sebut realisasi investasi pemerintah capai Rp19,56 triliun

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah