Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa berdasarkan laporan Second Biennial Update Report 2018, Indonesia membutuhkan dana 247,2 miliar dolar AS atau Rp3.461 triliun untuk memenuhi target Perjanjian Paris atau Paris Agreement.
"Artinya setiap tahun paling tidak Rp266,2 triliun, ini angka yang lebih besar untuk program PEN bidang kesehatan sebesar Ro172 triliun," kata Menkeu Sri Mulyani saat webinar Climate Change Challenge di Jakarta, Jumat.
Baca juga: Menteri keuangan Sri Mulyani paparkan faktor ekonomi 2022 ditargetkan tumbuh 5,8 persen
Dalam APBN saat ini, lanjut Menkeu, dana yang dialokasikan untuk climate change atau perubahan iklim sebanyak 4,1 persen atau Rp86,7 triliun per tahun. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya memobilisasi berbagai pihak untuk ikut terlibat dalam komitmen climate change, mulai dari pemerintah, pihak swasta, hingga masyarakat melalui waste management dan kebiasaan dalam menggunakan energi termasuk mengonsumsi barang yang ramah lingkungan.
Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah menunjukkan keseriusan dalam komitmen climate change dengan menjadikan 11 daerah yang terdiri atasi 7 provinsi, 3 kabupaten, dan 1 kota untuk memahami isu dan menjadikan isu climate change sebagai prioritas. Pada 2021 pemerintah kembali menambah enam daerah untuk ikut terlibat dalam program regional climate budget tagging tersebut.
"Kita berharap seluruh daerah akan mengikutinya. Ini akan memberikan double power dari APBN dan APBD dalam menangani isu perubahan iklim," jelas Sri Mulyani.
Pemerintah juga telah membentuk Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) pada 2019 dan SDG Indonesia One yang merupakan platform kerja sama pendanaan yang terintegrasi untuk menggalang dana dari berbagi sumber untuk mendanai pembangunan infrastruktur yang berorientasi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Perjanjian Paris merupakan kesepakatan global yang monumental untuk menghadapi perbuahan iklim. Komitmen negara-negara dinyatakan melalui Nationally Determined Contribution (NDC) untuk periode 2020-2030. Indonesia telah meratifikasi komitmen tersebut dengan target pemangkasan 29 persen emisi gas rumah kaca pada 2030 dengan usaha sendiri atau penurunan 41 persen apabila mendapat dukungan dari internasional.
Baca juga: Menteri Keuangan Sri Mulyani sebut realisasi investasi pemerintah capai Rp19,56 triliun
Baca juga: Sri Mulyani sebut ekonomi global dibayangi perbedaan kecepatan pemulihan
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Berita Lainnya
Akibat erupsi Gunung Ruang, 18 flight dari Bandara Sam Ratulangi dibatalkan
30 April 2024 17:01 WIB
Seleksi CASN segera dibuka, Azwar Anas minta instansi kebut rincian formasi
30 April 2024 16:43 WIB
Mendagri Tito Karnavian apresiasi kinerja dan loyalitas Sekjen Kemendagri
30 April 2024 16:36 WIB
Rupiah melemah terhadap dolar AS seiring sikap investor tunggu hasil pertemuan FOMC
30 April 2024 16:14 WIB
Pemerintah sambut baik niat BYD bangun fasilitas pengembangan EV di Indonesia
30 April 2024 16:05 WIB
Legislator ingatkan tempat penampungan hewan tak cemari lingkungan sekitar
30 April 2024 15:52 WIB
Menag: Fatwa Ulama Saudi sebut haji non prosedural ibadahnya dianggap tidak sah
30 April 2024 15:42 WIB
Presiden Jokowi bertolak ke Banyuwangi serahkan sertifikat tanah elektronik
30 April 2024 14:55 WIB