Pekanbaru, (antarariau) - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menyatakan wilayah pesisir Riau, khususnya Kota Dumai, merupakan kawasan perbatasan dengan tingkat kerawanan penyelundupan manusia yang tinggi.
"Untuk itu perlu optimalisasi pengawasan antarinstansi dan lembaga daerah yang tentunya juga melibatkan BNP2TKI," kata Kepala BNP2TKI, Mohammad Jumhur Hidayat, dalam rangka Safari Ramadhan di Pekanbaru, Senin.
Sebagai upaya optimalisasi pengawasan itu, katanya, sebaiknya dilakukan berbagai sosialisasi di tengah masyarakat tentang berbagai hal merugikan jika bekerja di luar negeri secara ilegal.
Selain membahayakan calon tenaga kerja (TKI) ilegal itu sendiri, katanya, hal itu juga sangat merugikan bangsa, terutama berpotensi menjatuhkan citra bangsa.
"Dalam rangka Safari Ramadhan kali ini, maka kami berupaya untuk mendekatkan diri dengan berbagai instansi terkait di daerah perbatasan, termasuk Dumai," katanya.
Tidak lain, kata dia, upaya "jemput bola" ini adalah untuk meminimalisasi kasus-kasus penyelundupan manusia ke luar negeri, khususnya Malaysia.
Dia menjelaskan, dominan penyelundupan manusia memang mengarah pada negara tetangga Malaysia, mengingat jarak tempuhnya yang singkat.
Menurut dia, Kota Dumai sendiri merupakan daratan terdekat dengan Malaka, Malaysia, yang sudah sepantasnya diantisipasi pemerintah, khususnya di daerah.
"Tentunya juga dengan melibatkan BNP2TKI, mengingat penyelundupan manusia itu juga menyangkut dengan ketenagakerjaan penempatan luar negeri," katanya.
Pihaknya mengaku sangat optimistis, jika program kerja sama dalam pembentukan tim terpadu antara BNP2TKI serta pemerintah daerah berjalan baik, maka akan mampu mengoptimalkan upaya penekanan kasus penyelundupan manusia di Kota Dumai.
Ia menambahkan selain Dumai, kasus-kasus penyelundupan manusia juga rawan di berbagai wilayah perbatasan lainnya, terutama Provinsi Kepulauan Riau melalui Batam dan Tanjung Pinang.