ASN dan honorer Pemkab Siak tak mau divaksin akan disanksi

Siak (ANTARA) - Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Siak Budhi Yuwono menyampaikan bahwa akan ada sanksi bagi pegawai dan honorer yang sengaja tidak mau divaksin, sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

"Ini untuk kesehatan kita bersama, makanya semuanya divaksin. Kalau menolak akan terkena sanksi sesuai Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular,” kata Budhi, Rabu.

Program vaksinasi COVID-19 di Siak, lanjutnya, sudah dilaksanakan secara bertahap sudah dilaksanakan di beberapa kecamatan. Selain pegawai dan honorer sasaran vaksin ini sudah meluas, seperti untuk warga lanjut usia, penghulu, dan perangkat kampung untuk menerima vaksin.

ASN maupun honorer tidak divaksin apabila yang bersangkutan ada riwayat penyakit sehingga tidak bisa divaksin.Budhi menyebutkan saat ini stok vaksin di Kabupaten Siak sebanyak 13.000 dan targetnya seluruh masyarakat Kabupaten Siak akan divaksin.

Dirinya berharap seluruh masyarakat Siak divaksin guna mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 meskipun saat ini jumlahnya sebenarnya belum mencukupi untuk seluruh masyarakat.

Jadwal pelaksanaan vaksinasi di kantor Bupati setelah libur lebaran dimulai Selasa sampai Kamis tanggal 20 Mei 2021, dibuka pada pukul 08.00 WIB dan pendaftaran ditutup pada pukul 13.00 WIB.

Untuk divaksin ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh setiap masyarakat menyangkut kondisi kesehatan dalam rentang waktu tertentu. Dokter pelaksana Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Mempura Liza Novita mengatakan, sebelum menerima vaksin COVID-19, penerima vaksin harus diskrining oleh petugas.

Proses skrining katanya adalah tindakan pencegahan, menjaga agar tidak terjadi apa-apa pada si penerima vaksin. “Calon penerima vaksin harus di skrining dulu. Jadi calon penerima vaksin ini harus menjelaskan kondisi kesehatannya sebelum disuntik vaksin,” jelas Liza.