Pekanbaru, (antarariau) - PT Bank Riau dan Kepulauan Riau (Riau-Kepri) menargetkan tahun 2013 mendatang membuka cabang baru di Jakarta sebagai wujud pengembangan sebagai perbankan yang telah berstatus bank devisa.
"Bank Riau-Kepri sebenarnya sudah berstatus sebagai bank devisa sejak tahun 2007 lalu, selayaknya sudah banyak cabang di sejumlah wilayah selain Riau dan Kepri," kata Humas Bank Riau-Kepri Wahyudi Gustiawan di Pekanbaru Kamis.
Wahyudi menjelaskan, sebelumnya Bank Riau-Kepri menargetkan pengembangan cabang khususnya di Jakarta sudah terlaksana pada tahun 2012 ini.
Namun disebabkan berbagai kendala, salah satunya yakni perlunya pengkajian mendalam, maka kemungkinan baru akan terlaksana pada tahun 2013 mendatang.
Sebelumnya, kata dia, juga harus ada pengkoreksian internal dan tidak cukup dengan persiapan yang matang saja agar pengembangan dapat optimal.
"Mudah-mudahan, kalau tidak ada halangan, tahun 2013 Bank Riau-Kepri sudah membuka cabang di Jakarta dan beberapa kota luar provinsi Riau-Batam lainnya," katanya.
Hal ini menurutnya sangatlah penting agar memberikan kemudahan bagi para nasabah untuk melakukan transaksinya dimana saja.
Selain itu, kata dia, juga baik agar Bank Riau-Kepri dapat lebih bersaing ditingkat atau level nasional dengan nasabah yang tentunya jauh lebih besar.
"Untuk sementara ini, Bank Riau-Kepri masih membuka cabang di dua provinsi yaitu Riau dan Batam dengan sejumlah gerai di tiap kabupaten/kota. Untuk kota-kota besar seperti Pekanbaru, cabang Bank Riau-Kepri juga telah menjangkau kawasan per kecamatan," katanya.
Bank devisa adalah bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia (BI) untuk melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing, seperti transfer keluar negeri, jual beli valuta asing, transaksi ekspor-impor, dan jasa-jasa valuta asing lainnya.
Adapun syarat untuk menjadi bank devisa minimum rasio kecukupan modal (CAR) dalam bulan terakhir yakni sebesar delapan persen, selama 24 bulan terakhir berturut-turut tergolong sehat, modal disetor minimal Rp150 miliar, dan membenahi organisasi, sumber daya manusia serta pedoman operasional kegiatan devisa.
