Padang (ANTARA) - Anggota Komisi V DPR RI Athari Gauthi Ardi merespon informasi dihentikannya pembangunan tol Padang-Pekanbaru oleh PT Hutama Karya karena persoalan lahan, namun penghentian itu hanya untuk 2021.
"Saya sudah hubungi langsung DirjenBina Marga, Kementerian PUPR untuk memastikan kebenarannya. Pengerjaan tol memang dihentikan saat ini tapi hanya untuk tahun 2021," katanya dihubungi dari Padang, Sabtu.
Ia menyebut berdasarkan informasi dari DirjenBina Marga, penghentian pengerjaan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru sifatnya sementara (di-hold). Bukan berarti berhenti total.
“Jadi informasi yang benar itu dihentikan sementara, bukan diberhentikan total,” terangnya.
Alasan penghentian sementara itu karena masih terkendala dalam pembebasan lahan yang dilaksanakan BPN bersama pemerintah daerah.
Karena itu, penghentian sementara dilaksanakan selama tahun 2021 ini, agar pembebasan lahannya dapat dituntaskan terlebih dahulu.
“Karena terkendala pembebasan lahan maka proyek pembangunannya dialihkan ke lahan proyek yang sudah dibebaskan,” ujarnya.
Selain terkendala lahan, penghentian sementara pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru, juga karena pemerintah saat ini melaksanakan refocusing anggaran, untuk penanganan COCID-19 dan pelaksanaan program vaksinasi untuk masyarakat.
“Karena saat ini pemerintah lebih memprioritaskan keselamatan masyarakat di bidang kesehatan, untuk menangani COVID-19. Ini juga termasuk pertimbangannya,” ungkap Athari.
Athari mengingatkan Pemprov Sumbar dan pemerintah kabupaten kota, agar benar-benar memberikan perhatian lebih untuk mengatasi masalah proses pembebasan lahan ini. Pasalnya, pembangunan jalan tol ini sangat penting dan besar manfaatnya bagi masyarakat Sumbar.
Sebagai satu-satunya perempuan asal Sumbar yang duduk di Komisi V, DPR RI, Athari menegaskan dirinya akan mengawal agar pembangunan jalan tol ini dapat terwujud sepenuhnya.
Baca juga: Aneh, Gubernur Sumbar tak tahu HK hentikan pembangunan tol Padang-Pekanbaru
Sebelumnya, beredar informasi PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) menghentikan pembangunan tol ruas Padang-Sicincin. Menyikapi beredarnya informasi ini, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah membantahnya. Mahyeldi mengaku, tidak mengetahui kalau pengerjaan itu dihentikan dan menyebut informasi itu kemungkinan hoak.
Sementara itu upaya pembebasan lahan masih berlangsung. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Sumbar, Jasman Rizal menjelaskan Jumat (5/3), telah dilakukan pertemuan di Kantor Bupati Padangpariaman untuk penyerahan uang ganti untung pembebasan lahan jalan tol Padang – Sicincin kepada masyarakat.
Penyerahan uang pembebasan lahan masyarakat hari itu sebesar Rp14 miliar, untuk 24 bidang dan 10 penggarap.
Sebelumnya, juga telah dibayarkan sebesar Rp36 miliar kepada 33 bidang dan 10 penggarap.
Baca juga: Jaksa tegaskan komitmen kawal pembangunan tol Padang-Pekanbaru
Baca juga: Duka korban Lakalantas di Tol Pekanbaru-Dumai, pulang dari kampung hendak menikahkan anak
Penghentian pembangunan Tol Padang-Pekanbaru hanya untuk 2021
Anggota Komisi V DPR RI Athari Gauthi Ardi. (ANTARA/ist)
