Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta seluruh birokrasi memperbaiki kualitas pelayanan publik secara berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Saya harapkan kepada seluruh penyelenggara pelayanan publik agar melakukan akselerasi dan perbaikan pelayanan publik secara berkelanjutan dan berkesinambungan," kata Wapres Ma’ruf dalam acara Penganugerahan Zona Integritas secara virtual dari Jakarta, Senin.
Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin minta ASN harus kuasai literasi digital
Wapres juga meminta seluruh jajaran kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) dan pemerintah daerah untuk meningkatkan inovasi dalam menjawab tuntutan masyarakat.
"Lakukan inovasi terbaik dan cara kerja baru untuk menjawab tuntutan masyarakat yang dinamis," katanya.
Di tengah perkembangan teknologi dan era revolusi industri 4.0, kata Wapres, masyarakat menuntut kecepatan, ketepatan dan kualitas dalam mengakses layanan publik dari pemerintah.
"Kepercayaan publik hanya bisa diperoleh dari kerja keras dan fokus untuk menghasilkan suatu kepuasan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat," katanya.
Wapres juga meminta kepada seluruh aparatur sipil negara untuk terus mewujudkan zona integritas dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); serta memelihara lingkungan birokrasi bersih dan melayani.
"Saya minta kepada seluruh ASN di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk tidak lelah-lelahnya mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani," ujarnya.
Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) diberikan setiap tahun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kepada unit kerja yang bisa memberikan pelayanan prima dan berintegritas kepada masyarakat.
Predikat WBK diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam menerapkan program reformasi birokrasi di area manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan serta penguatan akuntabilitas kinerja.
Sementara predikat WBBM diberikan kepada unit kerja yang mampu mengimplementasikan program reformasi birokrasi di enam area tersebut, serta bisa menerapkan pencegahan KKN di lingkungan K/L dan pemda.
Baca juga: Ma'ruf Amin sebut pers jadi garda terdepan informasikan pentingnya vaksin COVID-19
Baca juga: Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebut pemerintah masih lanjutkan moratorium pemekaran daerah
Pewarta: Fransiska Ninditya
Berita Lainnya
Ricky apresiasi perjuangan tim putri Indonesia capai final Piala Uber 2024
04 May 2024 16:30 WIB
ICC: Ancaman terhadap keputusan Mahkamah bisa dianggap sebagai suatu kejahatan
04 May 2024 16:26 WIB
LPEM UI prediksi ekonomi Indonesia tumbuh 5,15 persen pada kuartal I 2024
04 May 2024 15:41 WIB
Mahasiswa pro-Palestina di Univ. Princeton mulai lakukan aksi mogok makan
04 May 2024 15:34 WIB
Food Station pastikan stok beras aman seiring masuknya masa panen di daerah
04 May 2024 15:28 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo ingatkan ancaman kemajuan teknologi bagi peradaban
04 May 2024 14:54 WIB
Empat stadion dan lapangan di Bali jadi lokasi latihan di Piala Asia Putri U-17
04 May 2024 14:44 WIB
UNRWA sebut perang di Jalur Gaza sama dengan perang terhadap perempuan
04 May 2024 14:38 WIB