Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta seluruh birokrasi memperbaiki kualitas pelayanan publik secara berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Saya harapkan kepada seluruh penyelenggara pelayanan publik agar melakukan akselerasi dan perbaikan pelayanan publik secara berkelanjutan dan berkesinambungan," kata Wapres Ma’ruf dalam acara Penganugerahan Zona Integritas secara virtual dari Jakarta, Senin.
Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin minta ASN harus kuasai literasi digital
Wapres juga meminta seluruh jajaran kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) dan pemerintah daerah untuk meningkatkan inovasi dalam menjawab tuntutan masyarakat.
"Lakukan inovasi terbaik dan cara kerja baru untuk menjawab tuntutan masyarakat yang dinamis," katanya.
Di tengah perkembangan teknologi dan era revolusi industri 4.0, kata Wapres, masyarakat menuntut kecepatan, ketepatan dan kualitas dalam mengakses layanan publik dari pemerintah.
"Kepercayaan publik hanya bisa diperoleh dari kerja keras dan fokus untuk menghasilkan suatu kepuasan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat," katanya.
Wapres juga meminta kepada seluruh aparatur sipil negara untuk terus mewujudkan zona integritas dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); serta memelihara lingkungan birokrasi bersih dan melayani.
"Saya minta kepada seluruh ASN di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk tidak lelah-lelahnya mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani," ujarnya.
Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) diberikan setiap tahun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kepada unit kerja yang bisa memberikan pelayanan prima dan berintegritas kepada masyarakat.
Predikat WBK diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam menerapkan program reformasi birokrasi di area manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan serta penguatan akuntabilitas kinerja.
Sementara predikat WBBM diberikan kepada unit kerja yang mampu mengimplementasikan program reformasi birokrasi di enam area tersebut, serta bisa menerapkan pencegahan KKN di lingkungan K/L dan pemda.
Baca juga: Ma'ruf Amin sebut pers jadi garda terdepan informasikan pentingnya vaksin COVID-19
Baca juga: Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebut pemerintah masih lanjutkan moratorium pemekaran daerah
Pewarta: Fransiska Ninditya
Berita Lainnya
Menteri ESDM Bahlil sebut kenaikan PPN 12 persen tak pengaruhi harga BBM
19 December 2024 16:58 WIB
Prof Haedar Nashir terima anugerah Hamengku Buwono IX Award dari UGM
19 December 2024 16:35 WIB
NBA bersama NBPA hadirkan format baru untuk laga All-Star 2025
19 December 2024 16:16 WIB
PPN 12 persen, kebijakan paket stimulus dan dampak terhadap ekonomi
19 December 2024 15:53 WIB
Pertamina Patra Niaga siap lanjutkan program BBM Satu Harga di 2025
19 December 2024 15:47 WIB
BNPT-PBNU sepakat terus perkuat nilai Pancasila cegah ideologi radikalisme
19 December 2024 15:38 WIB
Maskapai Garuda Indonesia tambah pesawat dukung operasional di liburan
19 December 2024 15:19 WIB
Kemenekraf berkolaborasi untuk bantu promosikan produk kreatif
19 December 2024 14:52 WIB